Page 67 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 67
dari senayan untuk indonesia
Deding mengapresiasi usaha pemerintah untuk
mengurangi penyebaran paham radikalisme. Menurut dia,
publikasi daftar ulama hanya menimbulkan polemik, sebab
ini merupakan hal yang baru di tengah masyarakat. “Pada
masa Orde Baru hanya ada daftar ulama yang masuk dalam
daftar negatif, karena dianggap radikal atau keras, tetapi itu
tidak dipublikasikan seperti sekarang. Cukup aparat saja
yang tahu,” jelas Deding.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Deding Ishak (kanan)
dan Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Biro Humas Jakarta Adi Prayitno dalam diskusi Dialektika Demokrasi: ‘Di Balik
Pemberitaan Rekomendasi 200 Mubalig’ di Media Center DPR, Senayan, Jakarta,
DPR RI Kamis 24 Mei 2018.
Politikus yang juga putra ulama besar Jawa Barat,
KH Toto Abdul Fatah itu, mengatakan pemerintah
sebaiknya hanya mengatur kriteria mubalig yang ingin
direkomendasikan dan berkoordinasi dengan organisasi
30
