Page 15 - ebook
P. 15
M I L E S T O N E 3 M I L E S T O N E 4
Penetapan SK tentang Penetepan Sistem Informasi Pedoman Sistem Uji Kelayakan Pejabat Publik DPR RI
Dalam rangka mendukung fungsi
pengawasan DPR RI, perlu adanya
Agar penyelenggaraan sistem keterbukaan informasi publik terhadap
informasi Uji Kelayakan Pejabat Publik proses dan mekanisme Uji Kelayakan
dapat terlaksana secara cepat, akurat PeJabat Publik di DPR RI. Agar proses
dan akuntabel, perlu mengembangkan dan mekanisme Uji Kelayakan pejabat
sistem informasi uji kelayakan pejabat publik tersebut dalam berjalan dengan
publik. Sistem tersebut dibangun baik perlu ditetapkan Pedoman Sistem
untuk mengoptimalkan dukungan Informasi Uji Kelayakan Pejabat Publik
pemberian informasi publik terhadap DPR RI. Isi dari pedoman tersebut
mekanisme uji kelayakan pejabat yakni Uji Kelayakan Pejabat Publik
publik di DPR RI. Berdasarkan yang dilaksanakan DPR RI, Sistem
pertimbangan tersebut perlu Informasi Uji Kelayakan Pejabat Publik
penetapan sistem informasi uji di DPR RI dan Implementasi Sistem
kelayakan pejabat publik DPR RI. Informasi Uji Kelayakan Pejabat Publik
yang ada dalam sistem informasi
website DPR RI.
SK tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Biro Hukum SK tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Biro Hukum
dan Pengaduan Masyarakat. Pada tanggal 6 November 2023 dan Pengaduan Masyarakat. Pada tanggal 6 November 2023
disetujui dan ditetapkan SK Sekjen DPR RI Nomor disetujui dan ditetapkan SK Sekjen DPR RI Nomor :
2487/SEKJEN/2023 tentang Penetapan Sistem Informasi Uji 2491/SEKJEN/2023 tentang Pedoman Sistem Informasi Uji
Kelayakan Pejabat Publik Dewan Perwakilan Rakyat Kelayakan Pejabat Publik Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Republik Indonesia.
Laporan Aksi Perubahan 15
