Page 5 - ebook
P. 5
B. Latar Belakang
erdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No.
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
BDPD, dan DPRD sebagaimana terakhir
diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019 (UU
MD3), DPR RI mempunyai fungsi legislasi,
pengawasan, dan anggaran. Selanjutnya
pada ayat (2), disebutkan bahwa ketiga
2. RANCANGAN fungsi DPR dimaksud dijalankan dalam
kerangka resepresentasi rakyat. Salah satu
PROYEK PERUBAHAN wujud representasi rakyat dilaksanakan
oleh Anggota DPR RI melalui kegiatan
menyerap, menghimpun, menampung,
A. Deskripsi Proyek Perubahan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70
ntuk dapat memberikan informasi kepada ayat (3), fungsi pengawasan dilaksanakan
Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi melalui pengawasan atas pelaksanaan
UDPR RI secara kelembagaan khususnya di undang-undang dan APBN.
fungsi pengawasan, maka fokus dalam rencana Salah satu dari fungsi Pengawasan
proyek perubahan ini adalah membangun sistem DPR RI terhadap kebijakan Pemerintah
Informasi terkait uji kelayaan Pejabat Publik di salah satunya dilaksanakan melalui
Media Sosial DPR RI secara terbuka. proses seleksi dan pembahasan pejabat
Inovasi berupa adanya Sistem Informasi terkait publik, baik berupa persetujuan maupun
uji kelayakan Pejabat Publik di Media Sosial DPR pertimbangan. Pelaksanaan proses
RI secara terbuka, untuk mewujudkan layanan seleksi dan pembahasan pejabat publik
berbasis teknologi berupa informasi, data serta tersebut tidak terlepas dari tugas dan
serangkai kegiatan mengenai proses dan tahapan fungsi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI
dari awal sampai akhir dari fit and proper test di sebagai supporting system DPR RI, yaitu
DPR RI, sehingga terwujudnya visi DPR RI yang mendukung kelancaraan pelaksanaan
maju, terbuka dan dan responsif. tugas dan fungsi DPR RI. Dalam upaya
Inovasi ini merupakan sebagai jawaban dari mendukung kelancaran pelaksanaan
Visi DPR RI 2019 – 2024 yakni mewujudkan fungsi pengawasan DPR RI dan mencegah
DPR RI yang Maju, Terbuka dan Responsif dan terjadinya multitafsir terhadap ketentuan
Visi Sekretariat Jenderal DPR RI yakni menjadi pengangkatan pejabat publik, perlu ada
Sekretariat Jenderal yang profesional dan modern keterbukaan informasi publik terhadap
dalam mendukung visi DPR RI. proses pembahasan Pejabat Publik yang
Visi tersebut mencerminkan harapan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam
cita-cita bahwa untuk seluruh unit kerja di proses pengambilan keputusan terhadap
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI berkinerja pengangkatan pejabat publik tersebut.
tinggi melalui dukungan sumber daya manusia Dalam Peraturan Sekjen DPR
yang memiliki kompetensi yang mampu RI Nomor 6/2021, salah satu Tugas
mendukung tugas dan fungsi DPR RI, Kepala Biro Kesekretariatan
serta mewujudkan lingkungan kerja Pimpinan di Sekretariat
yang good and clean governance Jenderal DPR RI adalah:
sesuai dengan peraturan yang berlaku, Dukungankesekretariatan
dan mampu memanfaatkan teknologi kepada Pimpinan DPR RI dan
untuk mendukung pelaksanaan tugas Pimpinan Sekretariat Jenderal
dan fungsi serta kemudahan akses DPR RI. Salah satu Fungsi
informasi bagi publik. Biro Kesekretariatan Pimpinan
Laporan Aksi Perubahan 5
