Page 7 - ebook
P. 7
aturan pelaksanaannya. Usulan calon pejabat publik ada yang usulannya dari Pemerintah, DPR
RI, dan Kementerian/Lembaga. Aturan pengangkatan pejabat publik di atur di masing-masing
Undang-Undang organiknya.
Dari Proyek Perubahan ini diharapkan tersedia aturan kebijakan mengenai proses uji kelayakan
dan kepatutan di DPR RI juga tersedia sistem informasi di website DPR mengenai tahapan proses
uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
C. Tujuan Proyek Perubahan
Jangka Pendek
(9 Oktober – 4 Desember 2023)
1. Tersedianya Kebijakan berupa, Surat
keputusan Sekretaris Jenderal terkait Sistem
informasi terkait Uji Kelayakan pejabat
publik di media sosial DPR RI
2. Terwujudnya Sistem Informasi terkait Uji
Kelayakan Pejabat Publik di Media Sosial
DPR RI secara terbuka (alur proses dari
awal sampai akhir tahapan seleksi pejabat
publik)
3. Tersosialisasikan Sistem informasi tersebut
kepada Pejabat dan Staf Alat Kelengkapan
Dewan (AKD)
4. Tersosialisasikan Sistem informasi tersebut
kepada Stakeholder lainnya.
Jangka Menengah
(Januari – Juni 2024)
1. Penyempurnaan Sistem Informasi
2. Monitoring secara berkala terkait
implementasi dari sistem informasi
tersebut.
Jangka Panjang
(Juli – Desember 2024)
Evaluasi terhadap Sistem informasi Uji
Kelayakan dan Kepatutan pejabat publik di
media sosial DPR RI, untuk pengembangan dan
perbaikan sistem tersebut
Laporan Aksi Perubahan 7
