Page 26 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

CATATAN PENDAHULUAN

Hanya sedikit yang bisa dicatat. Seperti misalnya TAP
MPRS No. VI/1965, yang mencoba mengintergrasikan proyek
Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) dengan
sistem perkoperasian melalui UU No. 14/1965—justru menjadi
etatisme. Faktor politik telah mempersulit proyek ini, bahkan sejak
Pemerintah Orde Lama mengeluarkan PP No. 60/1959 mengenai
Gerakan Koperasi sebagai pengganti dari UU No. 79/1958 tentang
Perkumpulan Koperasi.
Bung Karno waktu itu memang memberi perhatian khusus
kepada koperasi walaupun iklim politik tidak cukup mendukung.
Itu sebabnya meski dari luar pemerintahan Bung Hatta
mendukung penuh konsep Ekonomi Terpimpin dalam Demokrasi
Terpimpin yang sedang dibangun Bung Karno waktu itu. 17
Bung Karno berusaha semaksimal mungkin menginstitusionalisasi
koperasi sebagai elemen penting ekonomi nasional. Sehingga
pada Musyawarah Nasional Koperasi II di Jakarta sekitar Agustus
1965, Bung Karno diangkat sebagai “Bapak Koperasi, Pemimpin
Tertinggi Gerakan Koperasi Indonesia dan Revolusi”. Saat itu, Bung
Karno juga menyandang gelar sebagai “Presiden Seumur Hidup”,
gelar yang sejak awal ditolaknya. Segala label itu kemudian dengan
begitu mudahnya diringkus sebagai simbol otoriter tanpa melihat
persoalan sebenarnya. Lebih mudah memang meringkusnya
sebagai pemimpin yang gagal membangun ekonomi.
Bung Karno memang gagal. Tetapi tidak semua analisis
yang meringkusnya benar-benar obyektif. Studi disertasi Jan
Luiten van Zanden dan Daan Marks yang kemudian dibukukan
menulis, bahwa periode kegagalan membentang antara tahun

17 Fadli Zon, op cit.., hlm. 176-179.

xxv