Page 30 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

CATATAN PENDAHULUAN

Orde Baru memasuki periode awal pemerintahannya dalam
keadaan infrastruktur perekonomian negara yang ambruk, tetapi
infrastruktur kekuasaan (khususnya militer) berfungsi dengan
baik. Orde Baru segera “membanting setir” ekonomi ke arah
kebijakan ekonomi yang tadinya “komando” menjadi “bebas”, dari
“tertutup” menjadi “terbuka”, khususnya bagi modal asing. Namun
sepertinya persis di situ persoalannya. Mubyarto mencatat: 24

Ekonomi Orde Baru yang berjalan “mulus”
dengan pertumbuhan ekonomi 7% per tahun (1966-
1974), mendapatkan tambahan dorongan dari rezeki
nomplok sebagai akibat kenaikan harga minyak
yang luar biasa pada tahun 1973/74 dan 1979/80.
Pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi itu menjadi
lebih tinggi lagi pada periode 7 tahun berikutnya
(1973-1980) yaitu menjadi 7,5%...rezeki nomplok ini
nampaknya membuat bangsa Indonesia menjadi
manja, sehingga kehidupannya menjadi boros
dan mewah. Nilai ekspor yang meningkat pesat
yaitu dengan 6,8% per tahun diikuti oleh kenaikan
nilai impor yang jauh lebih cepat yaitu 16,6% per
tahun, sehingga kebutuhan akan modal asing tidak
berkurang, tetapi justru semakin meningkat dari
tahun ke tahun.
Demikian ekonomi Indonesia yang dimanja
oleh rezeki nomplok minyak telah memberikan

No. 8/1986, Tahun XV. Hlm. 13. Baca juga Prisma, No. 12 Desember 1980 Tahun IX. Edisi ini
memuat tulisan yang mencoba menelisik peranan militer di Indonesia. di antaranya ditulis
oleh Taufik Abdullah, T.B. Simatupang, Onghokham, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan lain-lain.
Lihat juga Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Pilihan Artikel Prisma, Jakarta: LP3ES, 1985.
24 Mubyarto, Ekonomi Pancasila.., op cit.., hlm. 156.

xxix