Page 202 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH

BAB V
Dr. Fadli Zon, M.Sc
REFORMASI PARLEMEN DI INDONESIA

c. Bagaimana proses Pembahasan UU APBN-P
harus dilakukan yang meliputi aspek waktu,
proses dan mekanisme serta tata kelola

sistem pendukungnya;
d. Bagaimana proses Pembahasan Realisasi
Pelaksanaan APBN harus dilakukan yang
meliputi aspek waktu, proses dan mekanisme

serta tata kelola sistem pendukungnya; dan
e. Bagaimana proses UU Pertanggungjawaban

harus dilakukan yang meliputi waktu, proses
dan mekanisme serta tata kelola sistem
pendukungnya;
7. Penatakelolaan Fungsi Pengawasan, yaitu:

a. Bagaimana proses Pembentukan Panja/Tim
Pengawasan harus dilakukan yang meliputi
aspek waktu, proses dan mekanisme serta
tata kelola sistem pendukungnya;
b. Bagaimana proses Tindak lanjut Laporan Hasil
Audit BPK harus dilakukan yang meliputi
aspek waktu, proses dan mekanisme serta
tata kelola sistem pendukungnya;
c. Bagaimana proses penggunaan hak angket,
hak interpelasi, hak menyatakan pendapat,

197 DPR RI