Page 204 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH

BAB V
Dr. Fadli Zon, M.Sc
REFORMASI PARLEMEN DI INDONESIA

undang-undang (pembuatan peraturan pe-
laksanaan dan implementasi undangundang)
harus dilakukan yang meliputi aspek waktu,

proses dan mekanisme serta tata kelola
sistem pendukungnya;
j. Bagaimana proses Kunjungan Kerja Anggota
dan Kunjungan Komisi harus dilakukan yang

meliputi aspek waktu, proses dan mekanisme
serta tata kelola sistem pendukungnya; dan

k. Bagaimana proses Inspeksi Mendadak harus
dilakukan yang meliputi aspek waktu, proses
dan mekanisme serta tata kelola sistem pen-
dukungnya.

5.2. Penguatan Sistem Pendukung Dewan

Sistem pendukung yang merupakan penopang seluruh
aktivitas dan pembentukan kinerja DPR perlu mendapat
penataan ulang dise-

suaikan profil dan Sarana pendukung yang
fungsi DPR sebagai dikelola dan dikendalikan
oleh birokrasi didesain untuk
lembaga politik dan semata-mata mempermudah
lembaga perwakilan dan memperlancar kerja
(bukan lembaga biro- aktivitas kedewanan
krasi). Unit-unit biro- anggota DPR

199 DPR RI