Page 81 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH
P. 81

BAB II
                                   Dr. Fadli Zon, M.Sc
                              MENGUATNYA PERAN PARLEMEN
                          DAN KEBUTUHAN REFORMASI PARLEMEN


                 Bagian 62 dari Konstitusi Amandemen Zimbabwe (No.20)
                 memberikan akses informasi. Secara khusus Bagian 62 (1)
                 Konstitusi baru dengan jelas menyatakan bahwa :
                                                                43
                         setiap  warga  negara  Zimbabwe  atau  penduduk
                         tetap, termasuk orang-orang di bidang hukum
                         dan media Zimbabwe, memiliki hak akses ke
                         informasi apa pun yang dipegang oleh Negara

                         atau oleh lembaga pemerintah di setiap
                         tingkatan, sejauh informasi tersebut diperlukan
                         untuk kepentingan akuntabilitas publik.

                   Parlemen sebagai lembaga pemerintah menyimpan
                 banyak informasi untuk kepentingan publik, dan
                 menciptakan PCIC untuk meningkatkan akses ke
                 informasi tersebut. Konstituensi Parlemen mengacu
                 pada area geografis tertentu di Zimbabwe yang diwakili
                 oleh Anggota Parlemen di House of Assembly.

                   Mengingat pentingnya informasi, banyak parlemen
                 di negara-negara berkembang kemudian memprakarsai
                 program-program untuk mendirikan kantor parlemen
                 di  setiap  daerah  pemilihan,  di  mana  para  anggota
                 parlemen dapat berkonsultasi dengan para pemilih.

                 Sumber-sumber tradisional informasi parlementer di

                 43    Isaiah  Munyoro and  Archie L. Dick, “Accessing Information  through Zimbabwe’s
                      Parliamentary Constituency Information Centres (PCICs)”, Africa Journal Library Arch.
                      & Inf. Science,Vol. 25, No. 1 (April 2015) 29-43



                                           71 DPR RI
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86