Page 37 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS
P. 37
Diskusi merupakan proses dalam berbagai FDG dengan berbagai tema
bertukar pikiran yang teratur dan diantaranya : Urgensi RUU PEMILU
terarah terkait suatu masalah dengan Dalam Memperkuat Demokrasi,
tujuan untuk mendapatkan suatu Rintangan Bauran Energi Baru
pengertian, kesepakatan, serta Terbarukan 2025, Menang Melawan
keputusan bersama tentang sebuah Covid di Mulai Dari Rumah, Memajukan
masalah yang dibahas juga sebagai Demokrasi Merawat Republik,
sarana belajar dan memperoleh Mengurangi Ketergantungan Impor
informasi dari sudut pandang berbeda. Garam di Negara Maritim, Mengulik
Proses bertukar pikiran ini dapat Rencana Perubahan Undang-Undang
dilakukan dengan berbagai cara Jalan dan Angkutan Jalan, dan
seperti: seminar, diskusi kelompok dan Meneropong Urgency RUU KUP di
lain sebagainya. Tengah Pandemi Covid-19, Mengurai
Silang Sengkarut Data dan Penyaluran
Focus Group Discussion (FGD) dan di Masa Pandemi Covid-19, Menyoal
Jaminan Kehilangan Pekerjaan,
Audiensi
Garuda : Bentang Sayap yang Rapuh
Pandemi yang belum berlalu di atas Nusantara dan Dunia.
mengharuskan adanya berbagai
inovasi penyelenggaraan kegiatan yaitu Forum diskusi lain yang dilaksanakan
diskusi secara virtual dan bila yaitu Audiensi sebagai pertemuan
memungkinkan juga dilaksanakan resmi yang diadakan antara berbagai
secara tatap muka dengan tetap kalangan dengan Fraksi, diantaranya :
mengikuti protokol kesehatan. Selama tentang Tunjangan Hari Tua, (Forum
kurun waktu 2021, forum diskusi dalam Pensiunan BUMN RI Nasabah
bentuk, Forum Group Jiwasraya), Revisi Undang-Undang
Discussion Otonomi Khusus Papua
(FGD), audiensi Barat dan Daftar
juga webinar Inventaris Masalah,
dilakukan tidak (Gubernur dan Ketua
hanya oleh Fraksi, DPRD Provinsi Papua
Kelompok Komisi, Barat), Opsi
bahkan secara Penyelamatan Flag
mandiri oleh Carrier Garuda
anggota legislatif. Indonesia Sebagai
Aset Bangsa, (Serikat Bersama Garuda
FGD sebagai suatu metode Indonesia), Revisi Undang-Undang
pengumpulan data dilaksanakan Otonomi Khusus Papua dan
menyikapi adanya berbagai dinamika Pemekaran Provinsi Papua Selatan,
sosial dalam masyarakat, terkait hal ini (Delegasi DPRD Kabupaten Merauke,
Fraksi telah menyelenggarakan Papua), Revisi Undang-Undang
20
