Page 40 - BUKU TAHUNAN NASDEM TETAP KRITIS DI MASA KRISIS
P. 40
berjuang menjadikan parlemen sebagai Workshop Nasional
lembaga yang benar-benar mewakili
aspirasi rakyat. Secara kolektif kader Sebagai perwakilan rakyat, Fraksi
partai mampu membuat terobosan mengajak para anggota DPRD di
kebijakan serta turut andil dalam daerah untuk bersama-sama
penyelenggaraan pemerintahan yang memperjuangkan kepentingan rakyat.
baik. Terlebih, anggota legislatif di daerah
sebagai etalase partai merupakan
Fraksi secara kelembagaan ujung tombak partai dalam menyerap
mendukung dan membantu perjuangan aspirasi rakyat untuk diperjuangkan di
masyarakat Papua untuk mendorong parlemen. Dalam rangka penguatan
revisi UU Otonomi Khusus Papua. peran legislatif, Fraksi kemudian
Gubernur dan DPRD Papua bertemu menggelar Workshop Nasional selama
dengan pimpinan dan anggota Fraksi tiga hari pada 25-27 September 2021 di
untuk membahas langkah terbaik bagi Kota Makassar Sulawesi Selatan.
kesejahteraan masyarakat Papua Workshop ini diikuti oleh anggota Fraksi
melalui perubahan materi muatan UU Partai NasDem DPRD tingkat provinsi
No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi dan kabupaten/kota yang berasal dari
Khusus bagi Provinsi Papua dan 12 provinsi, yakni Jawa Timur, Bali,
beberapa kebijakan tentang politik, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
ekonomi, dan lainnya. Pertemuan Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi
dengan representasi Papua sangat Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
intens pada Juni 2021. Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi
Tenggara, dan Gorontalo.
Fokus Fraksi dan delegasi Papua
terkait isu Otsus yaitu perihal
kehilangan hak masyarakat Papua
Barat selama 10 tahun yang diatur
dalam UU Otsus, permintaan dana
tambahan untuk infrastruktur, prioritas
pembangunan daerah-daerah tertinggal
di Papua, mengkaji ulang pasal 25B,
dan membahas pembentukan partai
politik lokal. Delegasi meminta Fraksi
untuk membangun kolaborasi dengan
anggota DPR RI NasDem guna Melalui workshop ini, diharapkan bisa
mendorong kerangka Otsus yang merumuskan permasalahan yang
mampu menjamin perlindungan, dihadapi oleh anggota DPRD di
pemberdayaan, keberpihakan, dan masing-masing daerah untuk
eskalasi perekonomian bagi orang asli diakumulasi sebagai masukan bagi
Papua. Fraksi sehingga menjadi diskursus
nasional yang bisa dikaji secara
23
