Page 260 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN

Program BSPS
Melalui berbagai program, setiap tahun Kementerian Pekerja Umum
dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menganggarkan dana triliunan
rupiah dari APBN untuk program perbaikan infrastruktur permukiman.
Satu diantaranya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
atau dikenal juga program Bedah Rumah. Program ini merupakan bantuan
untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan peningkatan kualitas
bagi masyarakat berpenghasilan rendah rumah, beserta prasarana, sarana
dan utilitas umum.
Program BSPS dilaksanakan Kementerian PUPR di seluruh wilayah
Indonesia. Adapun jumlah bantuan untuk setiap unit rumah adalah
sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut diterima masyarakat dalam bentuk bahan
bangunan senilai Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
Pada 2021, melalui Direktorat Jenderal Perumahan pemerintah
mengalokasikan Rp 4,7 triliun untuk mendorong program BSPS. Dana ini
disalurkan untuk kegiatan bedah rumah yang tidak layak huni sebanyak
220.000 unit di seluruh Indonesia. Kegiatan pembangunan rumah swadaya
ini setidaknya juga telah menyerap sekitar 244.170 orang tenaga kerja.
“Program BSPS cukup berhasil, tidak hanya untuk sarana penataan
lingkungan dan peningkatan kualitas hidup rakyat, tapi juga cukup besar
dampaknya terhadap penambahan lapangan kerja,” kata Rachmat Gobel
saat meninjau realisasi renovasi salah satu warga yang ikut program BSPS di
Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Gorontalo Utara.
Selaku anggota legislatif dari Gorontalo, Rachmat Gobel selalu
mengagendakan kegiatan resesnya untuk mengunjungi pelaksanaan BSPS
di berbagai desa di provinsi ini. Menjadi salah satu perhatian utamanya,
karena masih banyak rakyat Gorontalo yang belum mempunyai akses
terhadap rumah layak huni.
Menurut data BPS Gorontalo, dari sisi kriteria rumah layak huni yaitu
akses terhadap sanitasi yang layak, masih banyak rumah tangga yang belum
bisa memenuhi. Secara rata-rata baru sekitar 75% rumah tangga di provinsi
Gorontalo yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Belum
lagi kalau dilihat dari kriteria lainnya, terhadap air minum dan rata-rata
luas rumah, bisa dipastikan semakin banyak rumah tangga di provinsi ini
yang menempati rumah tidak layak huni.
Sejak dari awal terpilih sebagai anggota DPR RI dari Gorontalo pada
2019 lalu, Rachmat Gobel sudah memperjuangkan agar alokasi program
BSPS untuk provinsi ini bisa lebih besar. Pada 2020, ia berhasil mendorong
Kementerian PUPR untuk meningkatkan jumlah peserta BSPS sehingga

242