Page 256 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2
P. 256

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN
                   Penataan Lingkungan


                   Untuk Membangun

                   Hidup Yang Lebih


                   Berkualitas












                           etiap orang berhak untuk mempunyai tempat tinggal yang layak
                           dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini merupakan amanah
                           UUD 1945 seperti tertuang dalam pasal 28H. Pencapaian standar
                  Stempat tinggal yang layak juga merupakan salah satu elemen dasar
                   dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini menjadi
                   indikator  untuk  mengukur  capaian  pembangunan  baik  fisik  maupun
                   nonfisik.
                      Hakekat dari rumah layak huni adalah rumah yang menjamin keamanan
                   dan ketenangan atau kenyamanan bagi penghuninya, khususnya terhadap
                   kondisi sekitar (alam dan lingkungan). Sejak 2019, pemerintah mendefinisikan
                   bahwa tempat tinggal yang layak atau rumah layak huni harus memenuhi
                   kriteria; (1) kecukupan luas yaitu minimal 7,2 m2 per kapita; (2) memiliki
                   akses terhadap air minum layak; (3) memilik akses terhadap sanitasi layak;
                   (4) ketahanan bangunan yang memadai.
                      Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga yang
                   mempunyai akses terhadap rumah layak huni masih terbatas, baru sekitar
                   60,9%.  Artinya, hampir 40% penduduk  di Indonesia masih menempati
                   rumah  tidak  layak  huni  (RTLH).  Mereka tinggal  di  rumah    yang  kondisi
                   belum memberi jaminan rasa aman dan nyaman penghuninya.
                      Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024,
                   Pemerintah  telah  menetapkan  target pembangunan  perumahan  nasional
                   yaitu  70%  rumah  tangga  dapat  menempati  hunian  layak,  baik  melalui
                   bantuan pemerintah maupun  non-pemerintah.  Dan menurut data
                   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, masih ada 14 juta keluarga
                   (KK) dari total 70 juta keluarga Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak
                   huni (RTLH) yang tersebar di berbagai daerah perkotaan maupun pedesaan.


                                                      238
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261