Page 257 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses
Terhadap Hunian Layak Huni

Lokasi 2019 2020 2021
Perkotaan 61,09 63,24 64,65
Perdesaan 50,67 54,82 55,95
Kota + Desa 56,51 59,54 60,9

Sumber: BPS

Rumah tidak layak huni mempunyai dampak langsung dan tidak langsung,
baik secara fisik atau nonfisik kepada penghuni. Dampak fisik, penghuni
RTLH tidak terlindung secara penuh dari berbagai risiko seperti panas dan
hujan serta bahaya roboh karena kontruksi atau kondisi lahan yang tidak
memadai. Secara fisik, penghuni RLTH juga rawan terhadap risiko kesehatan
dan ancaman bencana. Kondisi ini akan berdampak terhadap aspek non-
fisik seperti kecemasan yang berkepanjangan.
RTLH yang disebabkan faktor kurangnya kecukupan luas ruang
(sempit) akan berdampak pada pertumbuhan kejiwaan anak-anak. Selain
mengurangi keleluasaan bergerak bagi orang dewasa dan secara nonfisik
membuat penghuni tidak betah tinggal didalam rumah sehingga saat remaja
anak-anak menjadi lebih senang keluyuran atau banyak di jalanan.
Dampak fisik rumah tidak layak huni karena kurang pencahayaan
dan penghawaan juga berdampak buruk terhadap kesehatan, mudah
sakit, mudah lelah dan tidak produktif dan dampak nonfisiknya membuat
penghuni kurang, bahkan tidak betah tinggal di dalam rumah. Dampak
kesehatan juga ada dirasakan penghuni rumah yang tidak mempunyai
sistem limbah yang tidak mendukung serta tidak mempunyai ketersediaan
air bersih yang cukup.
“Kondisi hunian atau tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap kualitas
hidup. Penghuninya menjadi kurang produktif dan dampak ikutannya
mereka berpotensi besar terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang
menerus. Dan, konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga negara
berhak untuk mendapatkan hunian yang layak,” kata Wakil Ketua DPR RI/
Korinbang Rachmat Gobel.
Dalam rangka menjalankan amanah konstitusi itulah, penataan
lingkungan pemukiman menjadi salah satu prioritas utama Rachmat Gobel
dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota legislatif, baik
melalui fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan.

239