Page 45 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KIPRAH TAHUN KEDUA WAKIL KETUA DPR/KORINBANG DR. (H.C.) RACHMAT GOBEL

Angka-angka tersebut menggambarkan, produktifitas usaha besar 12.394
kali lipat lebih besar dibandingkan usaha mikro, 583 kali lipat daripada usaha
kecil dan 32 kali lipat dibandinngan usaha menengah. Ini menyiratkan,
produktivitas usaha mikro dan usaha kecil kalah jauh dan membuat mereka
secara umum lebih rapuh dan mudah tergilas oleh tekanan persaingan dan
berbagai gejolak ekonomi.
Tidak hanya sampai di situ, kondisi itu telah membuat kesenjangan
kesejahteraan antara kelompok masyarakat juga kian tajam, terutama
dirasakan pada mereka yang berada di dalam kelompok usaha mikro.
Sebagian besar kantong-kantong kemiskinan ada pada kelompok ini dan ini
telah melahirkan ironi dalam kehidupan berbangsa.
Di satu sisi ada orang yang hidup penuh keleluasaan, di sisi lain masih
puluhan juta orang dari bagian bangsa ini hidup di bawah garis kemiskinan.
Bahkan, dari 27,5 juta orang penduduk miskin saat ini, menurut data
BPS, sekitar 10,9 juta orang diantaranya tergolong miskin ekstrim dengan
pengeluaran per kapita berdasarkan konsep purchasing power parity (PPP)
hanya setara dengan Rp 12.000 per hari.
“Ironi ini harus segera teratasi, tidak boleh berlarut-larut. Bukan hanya
terkait soal tingkat kesejahteraan, tapi juga martabat kita sebagai bagian
bangsa ini karena membiarkan terjadinya ketimpangan yang sangat
mencolok. Memperbaiki kondisi harus menjadi agenda semua kalangan,
dan menjadi fokus utama agenda pembangunan nasional,” kata Rachmat
Gobel.
Secara politik, keinginan untuk mengatasi ketimpangan tersebut sudah
cukup memadai. Persoalannya adalah efektivitas di tingkat kebijakan masih
belum memadai. Perkembangan sektor KUMKM masih sangat terbatas, dan
ini makin dirasakan saat Pandemi Covid-19 sekarang ini. Mayoritas KUMKM
yaitu 82,9% sangat merasakan dampak negatif dari pandemi ini sehingga
kinerja mereka anjlok, hanya sebagian kecil yaitu 5,9% yang mengalami
pertumbuhan positif.
Melalui program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro
(BPUM) pemerintah menyalurkan dana insentif. Untuk 2021, pada tahap I
(Juli 2021) telah terealisasi bantuan untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan
total anggaran Rp 11,76 triliun. Kemudian untuk tahap II, pada September
telah tersalurkan anggaran Rp 3,4 triliun untuk 2,9 juta pelaku usaha mikro.
Namun bantuan tersebut dirasakan belum memadai jika diibandingkan
dengan kebutuhan KUMKM. Ini terbukti dari hasil survei United Nations
Development Programme/UNDP) terhadap 3.011 UMKM di Indonesia pada
Agustus 2021 yang menunjukkan, masih ada 24% KUMKM tidak beroperasi

27