Page 17 - BUKU GELORA KATA KATA FAHRI HAMZAH
P. 17
Dr. Fadli Zon, M.Sc
dan saling mengawasi. Pemusatan kekuasaan seperti yang
pernah kita jumpai pada Orde Baru atau yang lazim terjadi
dalam praktek negara-negara otoriter, cenderung menjadi
lahan subur bagi praktek korupsi. Secara empiris, kita
pernah mengalami pembusukan, akibat sistem kekuasaan
yang terpusat. Ungkapan Lord Acton dua abad lampau
masih terasa relevan, “Power tends to corrupt, and absolute
power corrupts absolutely - Kekuasaan cenderung korup,
dan kekuasaan yang mutlak pasti korup.”. Demokrasi datang
untuk memecah realitas kekuasaan tersebut, sehingga
jika ada satu pihak hendak memanipulasi kekuasaan
untuk korup, maka pihak yang lain secara automaticly
menghentikannya. Demikianlah hukum baku mekanisme
kerja sistem yang satu dengan yang lainnya saling terkait.
Dalam kumpulan twit ini, saya juga menyinggung banyaknya
pola hubungan antar lembaga negara. Mulai dari lembaga
inti negara hingga lembaga sampiran negara. Kehadiran
lembaga-lembaga itu bukan sekedar untuk “ada”, tapi juga
mesti memiliki alasan keberadaan. Pemilahan dan pagar
kekuasaan antar lembaga mesti dituntaskan, agar tidak
ada overdosis kekuasaan pada satu organ negara. Dalam
konteks itulah, saya menyorot peran-peran lembaga
penegak hukum -utamanya KPK- yang tidak “balanced and
equal of power”, semacam kewenangan yang berimbang
dan sama di antara penegak hukum.
xvii
