Page 396 - BUKU GELORA KATA KATA FAHRI HAMZAH
P. 396
Dr. Fadli Zon, M.Sc
26
OPERASI TANGKAP TANGAN ILEGAL
MK memandang perlu pengulangan karena penyadapan
dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan
terhadap HAM.
Di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan
dengan UU sebagaimana diatur Pasal 28 J ayat (2) UUD
1945,” kata Hakim Muhamad Alim
MK juga menimbang perlu adanya UU khusus yang
mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara
penyadapan untuk masing-masing lembaga.
“Bahwa PP tidak dapat mengatur pembatasan HAM.....
Pembentukan PP merupakan pengaturan administrasi
dan tidak memiliki kewenangan untuk menampung
pembatasan atas HAM,” (kyd/jpnn)
Ijin take off lagi....
Nanti kita sambung...
IV. OTT KPK: SEKALI ILEGAL TETAP ILEGAL
Saya lanjutkan sedikit soal OTT KPK karena selain ini
terminologi baru, jangankan milenial yang awam, sarjana
hukum belum tentu paham.
389
