Page 120 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOL USI
RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019
Pada masa sidang 2019-2020, DPR juga telah menyetujui
pengesahan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) 2019 menjadi
UU P2 APBN 2019. Undang-undang ini substansinya adalah
Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019
atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun
Anggaran 2019 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pelaksanaan APBN 2019 diwarnai iklim perekonomian
global yang kurang kondusif. Perekonomian dunia diselimuti
suasana penuh ketidakpastian yang dipicu oleh perang
dagang Amerika Serikat (AS) dengan China. Pada Maret 2019,
Amerika Serikat secara sepihak meningkatkan tarif impor
produk China dan kemudian juga dibalas oleh China. Perang
dagang ini telah menimbulkan disrupsi dan berdampak pada
perlambatan ekonomi global.
Akibat perselisihan dagang yang berkelanjutan, ekonomi
global turun dari 3,7 persen pada 2018 menjadi hanya 2,3
persen pada 2019 yang merupakan pertumbuhan terendah
dalam satu dasawarsa terakhir. Kondisi ini membuat asumsi
pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dalam penyusunan APBN
2019 tidak tercapai, ekonomi hanya tumbuh 5,02 persen atau
lebih rendah dibandingkan capaian 2018 sebesar 5,17 persen.
Meski demikian, pencapaian ini terbilang cukup bagus karena
rerata pertumbuhan negara ASEAN lainnya hanya mencapai
4,4 persen.
Dengan angka pertumbuhan ekonomi tersebut, maka
angka Produk Domestik Bruto (PDB) 2019 mencapai
Rp 15.833,9 triliun, atau meningkat dibandingkan 2018
sebesar Rp 14.838,3 triliun. Stabilitas ekonomi makro yang
terjaga dengan tingkat inflasi 2,72 persen atau di bawah

98