Page 122 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
P. 122

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOL USI

                pemeriksaan yang perlu menjadi  perhatian Pemerintah,
                yang terdiri atas 26 temuan pemeriksaan terkait Sistem
                Pengendalian  Intern dan  5    temuan  pemeriksaan  terkait
                Kepatuhan    terhadap    Peraturan   Perundang-undangan.
                Namun, temuan-temuan mengenai kelemahan Sistem
                Pengendalian  Intern dan  Kepatuhan  terhadap  Perundang-
                undangan  tersebut tidak  mempengaruhi  kewajaran  LKPP
                Tahun 2019.
                   Terkait dengan persetujuan pengesahan RUU  P2 APBN
                2019, melalui  Badan Anggaran, DPR-RI merekomendasikan
                agar   pemerintah    melakukan    perbaikan    pengelolaan
                keuangan negara. Adapun rekomendasi tersebut adalah:
                   1.  Meningkatkan     kualitas    Laporan      Keuangan
                      Kementerian Negara/Lembaga, khususnya yang belum
                      mendapat opini audit “Wajar Tanpa Pengecualian”;
                   2.  Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan
                      penyajian  aset Pemerintah dengan melakukan
                      penertiban aset yang meliputi  pemanfaatan dan
                      legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/
                      Lembaga;
                   3.  Meningkatkan kuantitas dan  kualitas pelatihan
                      akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual
                      dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya
                      Manusia  pada  Kementerian  Negara/Lembaga  dan
                      Pemerintah Daerah;
                   4.  Menyebarluaskan    informasi   Laporan    Keuangan
                      Pemerintah Pusat kepada  masyarakat dalam  rangka
                      peningkatan    pemahaman     terhadap    pengelolaan
                      keuangan    Pemerintah    Pusat   dan   peningkatan
                      penggunaan informasi Laporan Keuangan Pemerintah
                      Pusat;
                   5.  Memberikan    penghargaan    kepada    Kementerian
                      Negara/Lembaga yang mengelola anggarannya secara


                100
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127