Page 48 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
P. 48

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOL USI

                predictability, bisa memprediksi kemungkinan yang akan
                terjadi  di  masa datang. Kedua,  UU  harus  bisa  menciptakan
                stability atau keseimbangan. Menyeimbangkan kepentingan
                yang berbeda dari setiap elemen bangsa, sehingga pasal-pasal
                dalam UU harus akomodatif dan aspiratif. Ketiga,  UU harus
                mengandung  unsur  fairness. Pasal-pasal dalam  UU  harus
                mencerminkan  keadilan  karena hakekat  hukum  dan  UU
                adalah keadilan.
                   “Pasal-pasal dalam  setiap  undang-undang  harus  mampu
                memenuhi  kebutuhan  untuk  penataan  masa  depan  bangsa
                yang lebih baik, memberi jaminan stabilitas dan rasa adil di
                tengah masyarakat berdasarkan national interest seperti yang
                diamanahkan  oleh pendiri bangsa ini di dalam UUD 1945,”
                kata Rachmat Gobel.
                   Terkait Bidang Industri dan Pembangunan, menurut
                Rachmat Gobel,  national  interest haruslah  dibangun  dalam
                semangat Pasal 33 UUD 1945.  Pasal itu menyebutkan yaitu
                Ayat 1,  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama
                berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang
                produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
                hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
                   Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
                di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
                sebesar-besar kemakmuran  rakyat.   Ayat 4, perekonomian
                nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
                dengan    prinsip   kebersamaan,    efisiensi   berkeadilan,
                berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
                dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan
                ekonomi nasional.
                   Dalam menjalankan hak  dan wewenang fungsi legislasi,
                pada Januari 2020 DPR menargetkan dan menetapkan untuk
                membahas 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk
                dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020


                26
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53