Page 53 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI

SATU TAHUN KIPRAH WAKIL KETUA DPR KORINBANG DR (HC) RACHMAT GOBEL

Minerba. Dari dinamika yang ada, Rachmat Gobel berpendapat
ada lima poin penting yang diatur dalam Undang-Undang
Pertambangan Mineral dan Batubara yang diharapkan dapat
diterapkan dengan baik dan transparan, yakni:
1) Kewenangan pengelolaan perizinan, di mana
Pemerintah dan DPR bersepakat bahwa penguasaan
minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan.
Pengelolaan dan pengawasan. Selain itu Pemerintah
Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan
jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam,
mineral bukan logam jenis tertentu dan batubara;
2) Perpanjangan izin operasi, revisi Undang-Undang
Pertambangan Mineral dan Batubara ini menjamin
adanya kelanjutan Operasi Kontrak Karya (KK) serta
Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara
(PKP2B) menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi
dengan mempertimbangkan upaya peningkatan
penerimaan negara.
3) Adanya peningkatan nilai tambah (hilirisasi), revisi
Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara
ini masih mengatur terkait dengan hilirisasi melalui
kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri,
khususnya untuk pemegang izin di subsektor mineral.
Juga dengan kewajiban untuk membangun fasilitas
pemurnian paling lambat tahun 2023.
4) Divestasi, dalam Undang-Undang Pertambangan
Mineral dan Batubara mengatur tentang divestasi bagi
pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi
Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing sebesar
51 persen secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan
Swasta Nasional.

31