Page 56 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
P. 56

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOL USI

                   5)  Memperkuat BUMN, karena memuat pengaturan bahwa
                      eks WIUP dan wilayah WIUPK dapat ditetapkan sebagai
                      WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada
                      BUMN, serta BUMN mendapatkan prioritas dalam
                      pembelian saham divestasi. Serta  Undang-Undang
                      Pertambangan Mineral dan Batubara akan mendorong
                      kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit minerba,
                      yakni melalui penugasan penyelidikan dan penelitian
                      kepada  lembaga  riset negara, BUMN,  BUMD  atau
                      Badan Usaha Swasta Nasional serta dengan pengenaan
                      kewajiban  penyediaan  dana  ketahanan  cadangan
                      kepada pelaku usaha.
                   Menurut Rachmat Gobel, lima  poin tersebut sangat
                penting agar UU No. 3. Tahun 2020 tentang Perubahan atas
                Undang  Undang  Nomor.4 Tahun  2009 ini  mampu  memberi
                nilai tambah tinggi terhadap perekonomian nasional melalui
                pengembangan sektor industri manufaktur nasional. Melalui
                kewajiban hilirisasi pada sektor pertambangan seperti diatur
                dalam UU No.3 tahun 2020 ini memberi peluang untuk
                mendorong tumbuhnya  industri  manufaktur  nasional yang
                berbasis komoditas pertambangan.


                Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)
                   Dalam posisi sebagai anggota Fraksi Partai NasDem,
                maupun  sebagai orang yang sudah  lebih  dari tiga dekade
                berkecimpung  di  dunia  usaha,  Rachmat Gobel  menyambut
                baik  keinginan  pemerintah  untuk  menghadirkan  Undang-
                Undang  Cipta Kerja (Ciptaker) yang draf atau rancangannya
                secara resmi diserahkan  ke DPR  pada  12 Februari 2020
                melalui Surat Presiden (Surpres).
                   Undang-undang tersebut menggunakan konsep “Omnibus
                Law” yang memang  belum  begitu  populer  di  Indonesia
                yang menganut sistem  europe  continental. Namun banyak


                34
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61