Page 61 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
P. 61

SATU TAHUN KIPRAH WAKIL KETUA DPR KORINBANG DR (HC) RACHMAT GOBEL

                       e.  Penataan regulasi yang dapat menjamin kelestarian
                          lingkungan hidup dan penataan kawasan hutan serta
                          berjalannya reforma agraria.
                       Dengan hadirnya UU Ciptaker, sebagai Kader Partai NasDem,
                    dan sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel
                    mengharapkan pemerintah dapat mengimplementasikannya
                    dengan  baik  serta  dapat  mewujudkan  ‘‘Restorasi  Ekonomi
                    Indonesia”.

                    Undang-Undang Bea Materai
                       Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan
                    atas UU No. 13 Tahun  1985 tentang Bea Meterai disahkan
                    pada Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan ke satu pada 29
                    September 2020. UU No.10 Tahun 2020 ini akan mulai berlaku
                    pada 1 Januari 2021.
                       Kehadiran  UU  No.10  Tahun  2020 ini  adalah  untuk
                    menampung  kebutuhan  masyarakat terhadap aturan Bea
                    Meterai yang sebelumnya diatur melalui  UU  No. 13 Tahun
                    1985 yang telah berlaku sejak 1 Januari 1986 dan isinya belum
                    mengalami perubahan selama 34 tahun terakhir.
                       Situasi kondisi yang terjadi di masyarakat dalam lebih dari
                    tiga dekade terakhir telah mengalami banyak perubahan,
                    baik di bidang ekonomi hukum sosial dan teknologi informasi.
                    Ini membuat sebagian besar pengaturan bea meterai pada
                    UU  No. 13 Tahun   1985 sudah  tidak  lagi bisa  menjawab
                    tantangan kebutuhan  penerimaan  negara yang  meningkat
                    serta perkembangan situasi dan kondisi yang ada di dalam
                    masyarakat.
                       Menjawab  perkembangan dinamika  tersebut serta
                    mengantisipasi  tantangan perubahan  teknologi di  masa
                    datang, dipandang  perlu  untuk  melakukan  pergantian
                    Undang-Undang Bea Materai. Namun begitu ditekankan,
                    penyesuaian  terhadap  kebijakan  pengenaan bea  meterai


                                                                            39
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66