Page 62 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOL USI

harus tetap berpegang pada asas kesederhanaan, efisiensi,
keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan.
Melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan pemerintah
sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Bea Meterai
baru (UU No. 10 Tahun 2020) di mana regulasi baru ini terdiri
atas 12 Bab dan 32 Pasal yang secara garis besar memuat tujuh
pengaturan dan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021.
Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan
kesetaraan fungsi (level playing field) antara dokumen
elektronik dan dokumen kertas. Sehingga asas keadilan
dalam pengenaan bea meterai dapat ditegakkan secara
proporsional. Regulasi bea meterai terbaru juga melakukan
penyesuaian tarif menjadi satu lapis tetap, yakni Rp 10 ribu.
Sebelumnya, tarif yang dikenakan adalah dua tarif, Rp 3 ribu
dan Rp 6 ribu. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan dengan
tetap mempertimbangkan pendapatan per kapita, daya beli
masyarakat, dan kebutuhan penerimaan negara.
Berikut hal-hal penting yang terdapat dalam Undang-
Undang Bea Materai, yakni:
1. Objek: Undang-Undang Bea Meterai dikenakan atas
dokumen elektronik, tidak hanya kertas. Pengaturan
ini muncul karena saat ini sudah banyak terjadi
peralihan dari kertas ke elektronik;
2. Tarif dan Batas Nilai Nominal: Dalam poin ini ada
dua ketentuan utama. Pertama, tarif yang ditetapkan
adalah tarif tunggal Rp 10.000, lebih mahal dari tarif
yang berlaku sejak tahun 2000 sampai saat ini, yaitu
Rp 3.000 hingga Rp 6.000. Kedua, batas nominal yang
dikenai tarif meterai Rp 10.000 hanya untuk dokumen
yang bernilai uang di atas Rp 5 juta. Di bawah itu, tidak
kena bea meterai.
3. Saat Terutang: Undang-Undang Bea Materai mengatur
soal dokumen elektronik. Sehingga, bakal ada ketentuan

40