Page 63 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI

SATU TAHUN KIPRAH WAKIL KETUA DPR KORINBANG DR (HC) RACHMAT GOBEL

rinci mengenai penerapan bea meterai di setiap jenis
dokumennya. Untuk posisi saat terutang, ada beberapa
pengaturan mengenai dokumen pernyataan, dokumen
transaksi surat berharga, dokumen yang akan diajukan
ke pengadilan, hingga dokumen di luar negeri yang
akan digunakan di wilayah teritori Indonesia. “wajib
diberi meterai”;
4. Pihak yang Terutang: Setelah dokumen, maka pihak
yang terutang juga akan diatur. Ini tak jauh beda
dengan poin ketiga. Pihak di sini mulai dari orang
yang menerbitkan dokumen sepihak, dua pihak, surat
berharga, alat bukti pengadilan;
5. Pemungutan Bea Meterai: ada tiga kewajiban pemungut,
yaitu memungut bea dari pihak yang terutang,
menyetorkan ke kas negara, dan melaporkan kegiatan
pemungutan ini. Nantinya, akan ada pengaturan soal
mekanismenya;
6. Cara Pembayaran: Terdapat beberapa jenis cara
pembayaran untuk meterai tempel saat ini, masih
berlaku seperti biasa. Hal baru adalah menyangkut
meterai elektronik dan meterai bentuk lain seperti di
perbankan;
7. Sanksi: Undang-Undang Bea Materai akan mengatur
soal sanksi administrasi bagi yang terlambat menempel
meterai sebesar 100 persen. Sanksi pidana pun juga
ada untuk tindakan seperti pembuatan, pengedaran,
penjualan, dan pemakaian meterai palsu atau bekas
pakai;
8. Fasilitas: Adanya fasilitas pembebasan bea meterai
untuk dokumen yang digunakan di empat kegiatan.
Keempatnya yaitu penanganan bencana alam,
bersifat keagamaan dan sosial, mendorong program
pemerintah, dan pelaksanaan perjanjian internasional.

41