Page 59 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI

SATU TAHUN KIPRAH WAKIL KETUA DPR KORINBANG DR (HC) RACHMAT GOBEL

pembangunan Industri di Indonesia tidak memiliki
arah yang jelas. Selain itu kebutuhan akan Roadmap
Industri sekaligus menentukan industri-industri mana
saja yang akan menjadi prioritas.
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui oleh
Rapat Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020, ada beberapa
hal krusial yang diusulkan Rachmat Gobel masuk ke dalam
Undang-Undang Cipta kerja.
Salah satunya adalah masuknya “kepentingan nasional”
sebagai orientasi dari peningkatan investasi dan percepatan
proyek strategis nasional sebagaimana tertuang dalam pasal
3 UU Ciptaker yaitu “penyesuaian berbagai aspek pengaturan
yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi,
kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang
berorientasi pada kepentingan nasional yang berdasarkan
pada ilmu pengetahuan dan tekhnologi nasional dengan
berpedoman pada Haluan ideologi Pancasila”.
Selain semangat kepentingan nasional poin krusial yang
diusulkan Rachmat Gobel adalah berkaitan dengan deregulasi
aturan dan menghilangkan ego sektoral lembaga negara
terkait dengan perizinan. Hal ini dapat dirampungkan
dalam UU Ciptaker diantaranya mengenai tumpang tindih
pengaturan terhadap nelayan dan perikanan yang telah
diatur dan ditata menjadi lebih baik.
Kemudian adanya kebijakan satu peta (one map policy)
merupakan hal positif yang diatur dalam Undang-Undang
Cipta Kerja.
Mengenai masih terjadinya penolakan terhadap UU
Ciptaker oleh sejumlah kelompok masyarakat, Rachmat Gobel
mengatakan, itu terjadi karena sebagian besar disebabkan
masih kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan regulasi
dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

37