Page 52 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
P. 52

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOL USI

                      besar, membutuhkan modal dan teknologi untuk terus
                      menerus mendorong peningkatan  eksplorasi dan
                      produksi  disatu sisi dengan terus menyempurnakan
                      tata kelola  agar lebih sederhana, tidak berbelit-belit
                      dan sejalan dengan konstitusi;
                   2)  RUU Minerba ini harus menjadi  UU Minerba yang
                      memenuhi empat prinsip dasar yaitu kepastian hukum,
                      berkeadilan,   pembangunan     berkelanjutan    serta
                      memberi kemanfaatan bagi kesejahteraan umum;
                   3)  Pengelolaan minerba  kedepan semestinya diarahkan
                      agar tumbuh Industri Berbasis Tambang  dengan
                      mengintegrasikan kegiatan hulu  tambang  dengan
                      smelter dan  industri  hilir  yang menjadikan  output
                      smelter sebagai bahan  baku  sekaligus perencanaan
                      kebutuhan  listriknya. Pendekatan seperti ini  akan
                      melahirkan  Pusat-Pusat Pertumbuhan  Ekonomi  Baru
                      yang akan memperkecil kesenjangan antar daerah;
                   4)  Agar investasi di sektor hulu  bisa terus meningkat
                      dan sekaligus sejalan dengan Konstitusi, maka Rezim
                      IUP  kiranya perlu dievaluasi mengingat sudah begitu
                      banyak dampak negatifnya, antara lain menjadi ajang
                      moral  hazard, selain mempersulit investor  karena
                      adanya pemisahan IUP Eksplorasi dan IUP Produksi;
                   5)  Pemerintah   Daerah    penghasil   tambang    perlu
                      memperoleh perhatian lebih  antara lain dengan
                      peningkatan pendapatan daerah dari yang telah diatur
                      yakni  1,5  persen untuk  Pemprov,  2,5  persen untuk
                      Kabupaten penghasil tambang dan 2 persen  untuk
                      Kabupaten lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
                      menjadi  adanya kepemilikian saham  (Participating
                      Interest) sebesar 10 – 25 persen.
                   Kelima pandangan Fraksi Partai NasDem tersebut  terus
                di  perjuangkan dan didorong untuk masuk  kedalam RUU


                30
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57