Page 41 - MAJALAH 164
P. 41
KUNKER
Mall Pelayanan Publik
Banyuwangi Bisa Jadi
Percontohan
Dalam peninjauan ke Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Komisi
II DPR RI menilai pelayanan publik
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Banyuwangi, memudahkan masyarakat.
2EW]EVEOEX GYOYT QIRHEXERKM WEXY
lokasi hanya untuk mengurus berbagai
QEGEQ M^MR ILMRKKE MRM WERKEX IJIOXMJ
dari segi waktu dan transportasi.
“Terhadap Mall Pelayanan Publik
'ER]Y[ERKM MRM LEVYW QIRNEHM GSRXSL
bagi daerah lain. Sehingga Komisi II
berharap bisa mendapat bahan untuk
dapat memberi inspirasi ke daerah lain,”
Foto : Ria/Iw ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Nihayatul saat memimpin Tim Kunjungan
Tim Kunspek Komisi II DPR RI meninjau Pelayanan Publik di Pemkot Semarang 0IVNE TIWMǻO 0SQMWM .. )57 7. QIRMRNEY
Mall Pelayanan Publik Kabupaten
Banyuwangi, Jatim.
Ninik, panggilan akrab Nihayatul ini
menambahkan, inovasi yang dilakukan
Pertama, pihaknya ingin melihat Prihadi menyampaikan pelayanan publik 'YTEXM 'ER]Y[ERKM &^[EV &REW MRM GYOYT
bagaimana Pemkot Semarang di Semarang di kelola dalam satu pintu, mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI.
menerapkan pemanfaatan dan sehingga semuanya termonitoring Sehingga ke depan diharapkan akan ada
pengelolaan sistem informasi pelayanan mengunakan sistem teknologi. “Banyuwangi-Banyuwangi” baru terkait
publik kepada masyarakat. “Saat ini kami sedang melakukan keberhasilan dalam hal pelayanan publik.
Kedua, Komisi II DPR RI ingin kesetaraan dalam kebijakan fasilitas “Di daerah lain masih jarang ada
melihat upaya Pemkot Semarang dalam hidup gratis di bidang kesehatan, yaitu pelayanan satu atap. Di Banyuwangi,
memberikan pelayanan publik yang ambulans hebat dan konsul dokter gratis. orang mau nikah di Mall Pelayanan
optimal bagi masyarakat berkebutuhan Bidang pendidikan, sekolah gratis tahun Publik bisa. Sehingga orang dalam
khusus (difabel). Ketiga, bagaimana 2019. Bidang transportasi yaitu BRT sekali WEXY LEVM YRXYO YVYW FIVFEKEM QEGEQ
koordinasi Pemkot dengan Kantor bayar. Bidang pariwisata, 177 kampung izin tidak perlu pergi dari satu tempat
Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah tematik, perbaikan taman, dan lapangan. ke tempat lain. Itu harus diapresiasi
terkait penyelesaian pengaduan Revitalisasi pasar, bedah rumah, PBB dari Banyuwangi,” ungkap Ninik.
permasalahan pelayanan publik. Dan gratis, dan terakhir gas dari TPA,” jelasnya. MAN,RNM,HS/SF
terakhir, pihaknya menanyakan jumlah
permasalahan pelayanan
publik/ perizinan yang
ditangani oleh Pemkot
Semarang.
“Dari pemaparan yang
disampaikan Wali Kota
Semarang, kami sangat
mengapresiasi. Kami menilai
Pemkot Semarang memenuhi
kriteria terhadap pelayanan
prima. Ini harus menjadi
GSRXSL XIVPIFML TIRKIPSPEER
publik yang baik ini dapat
meningkatkan perekonomian
di daerah Semarang sendiri,”
ungkap Herman usai
mendapat pemaparan dari Foto : Hendra/Iw
Walikota Semarang beserta
jajaran di Semarang, Jateng.
Sementara itu sebelumnya,
Wali Kota Semarang Hendrar
164 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 41
