Page 49 - MAJALAH 164
P. 49

KUNKER






                            Komisi XI Pantau



                  Penyaluran KUR Sulut





              Komisi XI DPR RI memantau penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pengelolaan
              Dana Transfer Daerah dengan mengadakan pertemuan dengan beberapa Mitra Kerja
               diantaranya Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Deputi Kepala BPKP, Otoritas Jasa
                 Keuangan (OJK), Kepala Kanwil BPK Sulawesi Utara, Kepala BPS Sulawesi Utara,
                  Penyedia Jasa Perbankan serta mitra kerja lainnya di Manado, Sulawesi Utara,
                                                     baru-baru ini.



                 Kami ingin mengetahui lebih
                 banyak mengenai penyaluran
                 dan pelaksanaan KUR tersebut,
            “dan juga mengetahui pengaruh
            kebijakan dalam pengaturan dan
            praktek KUR di provinsi Sulawesi Utara,”
            kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
            -Eǻ^L 8SLMV  + 5&3   WEEX QIQMQTMR
            pertemuan Tim Kunjungan Kerja
             TIWMǻO 0SQMWM <. )57 7. HIRKER QMXVE
            kerja.
               Anggota Komisi XI DPR RI Harry
            Poernomo berpandangan, sebelum
            QIR]EPYVOER 097  GEPSR HIFMXYV TIVPY
            diberikan pendampingan, edukasi
            serta pemahaman bahwasanya KUR                                                                    Foto : Erman/Iw
            itu adalah bantuan untuk meringankan
            usaha masyarakat. Sebab, lahirnya   Tim Kunspek Komisi XI DPR RI berfoto bersama sejumlah mitra kerja, di Sulut
            gagasan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
            awalnya merupakan perwujudan
            bantuan pemerintah kepada sektor   2MGLEIP /IRS QIRKEXEOER TIR]EPYVER   sudah sejalan dengan Dana Desa di
            TIVIOSRSQMER 9WELE 2MOVS 0IGMP    dari Dana Desa sudah tersebar ke   seluruh Sulawesi Utara, hal tersebut
            Menengah (UMKM) yang memang perlu   berbagai desa di seluruh Manado. Bila   layak untuk diapresiasi.
            dibantu.                          dibandingkan dengan beberapa daerah   Kemudian terkait dana transfer
               Sementara itu, Anggota Komisi XI   lain, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)   daerah yang meliputi Dana Alokasi
            DPR RI Muhammad Sarmuji menilai,   bisa menjadi salah satu isu karena   Khusus (DAK) dan DAK Fisik, serapan
            Manado bisa menjadi tujuan pariwisata   belum banyak berkembang di berbagai   anggaran di berbagai daerah di
            MRXIVREWMSREP  )IRKER GEXEXER  WIOXSV MRM   daerah di Indonesia.   Sulawesi Utara hingga bulan agustus
            dikelola dengan dukungan perbankan   “Kalau saya lihat, di Manado sudah   2018 sudah di atas 50 persen. Namun
            yang baik. “Komitmen perbankan untuk   ada sekitar 50an Bumdes, paling tidak   di Kota Manado sendiri, serapan
            mengembangkan sektor pariwisata di   itu memberikan optimisme bahwa Dana   anggarannya masih sangat rendah, yaitu
            Sulawesi Utara harus dibuat, termasuk   Desa sudah sesuai dengan semangat   baru sekitar 23 persen.
            mengembangkan budaya pariwisata   RE[EGMXE 5VIWMHIR /SOS[M QIQFERKYR   “Ibu Menteri Keuangan pernah
            di tengah-tengah masyarakat,” kata   Indonesia dari pinggiran,” ungkap Jeno.  menyampaikan bahwa penyerapan
            Sarmuji.                            Selain menggerakkan ekonomi    Dana Alokasi Khusus Fisik ini memang
                                              melalui proyek padat karya,      masih rendah. Kalau kita lihat di
                                              menurut Jeno, Komisi XI DPR RI    YPE[IWM 9XEVE OIGYEPM 0SXE 2EREHS
            Dana Transfer Daerah dan          ingin memastikan bahwasanya      kabupaten lain sudah jauh lebih baik,
            Nawacita                          ada pemberdayaan ekonomi dari    karena udah di atas 50- 60 persen,”
               Masih dalam rangkaian kegiatan   masyarakat melalui Bumdes ini. Paling   pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan
            yang sama,  Anggota Komisi XI DPR RI   tidak, dengan adanya 50 Bumdes yang   DPR RI.    ES/SF

                                                                               164 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA 49
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54