Page 79 - MAJALAH 164

POJOK PARLE

Pencalegan, Pekerjaan

Paling Sulit di Dunia

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak untuk memilih Presiden-Wakil Presiden,
Anggota DPR RI, DPRD I dan DPRD II serta DPD RI segera menuju proses selanjutnya,
penelitian administarif, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), kemudian ke
Daftar Calon Tetap (DCT).

roses dilanjutkan
dengan agenda
kampanye dari
P23 September
2018 hingga 13 April
2019, dilanjutkan lagi
pemungutan suara
pemilu serentak 17 April
2019 sampai kepada hasil
akhir penetapan angota
terpilih dan pelantikan.
Mengomentari
proses politik khususnya
TIRGEPSRER &RKKSXE
1IKMWPEXMJ TIRGEPIKER
Wakil Ketua DPR
Utut Adianto dalam
EGEVE )MEPIOXMOE
Demokrasi baru-baru ini
mengatakan, pekerjaan
paling sulit di dunia
EHEPEL TIRGEPIKER
“Hemat saya
TIRGEPIKER MXY
pekerjaan paling sulit di
dunia. Ibaratnya, format
pertandingan tinju tapi
GEFERK GEFERK SPEL
raga lain bisa ikut. Bisa
main sikut, Mua Thai
main, kaki main, bahkan
WQEGO HS[R NYKE QEMR
Baik sesama teman Untuk itu pula, menurut Utut, KPU telah menetapkan Daftar Calon
maupun lain partai,” kata legislator PDI- Anggota Dewan semua harus jago Tetap (DCT) Anggota DPR Pemilu 2019
Perjuangan itu. lapangan. “Kalau enggak jago lapangan, sebanyak 7.968 anggota terdiri 4.774
Itu sebabnya, lanjut Pimpinan DPR enggak sampai DPR RI. Seperti Pak GEPIK TVME HER GEPIK TIVIQTYER
RI yang juga peraih Grand Master Catur Zainudin Amali (F-PG dan Ketua Komisi Menurut Ketua KPU Arif Budiman,
itu, kalau sekarang ini banyak Anggota II DPR RI, RED) yang orang Bugis, bisa NYQPEL GEPIK MXY EOER QIQTIVIFYXOER
DPR RI yang berada di dapil, itu bisa sampai DPR dari dapil Madura, itu 575 kursi DPR RI, sedangkan
dipahami. Dalam rangka meraih suara sulit benar. Bahasanya beda, beliau TVSWIRXEWI GEPIK TIVIQTYER GYOYT
dalam Pemilu, maka pendekatan dan HMWEQFYX OYVWMR]E GSV GSVER ƹ WIPSVSL banyak, meningkat dibanding pemilu
hubungan lahir batin dengan pemilih Pimpinan Dewan Koordinator BURT dan WIFIPYQR]E QIRGETEM TIVWIR MP/
perlu senantiasa dijalin. BAKN ini. SF

164 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 79