Page 63 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
BAKN

BAKN Pantau Tata Ruang bisa cepat jadi dan terkait biaya-
biaya untuk kepengurusan sertifikasi
kepemilikan hak atas tanah. Amir
dan Cukai Tembakau menambahkan, pihaknya mendorong
BPN memberikan rekomendasi
khusus, salah satunya pengurusan
sertifikat dengan biaya-biaya
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR tertentu yang harus dikeluarkan oleh
RI mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ masyarakat.
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk Telaah Cukai Hasil
Kanwil BPN di seluruh provinsi segera menyelesaikan Tembakau
hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada BAKN DPR RI melakukan
TA 2017-2019. penelaahan hasil pemeriksaan BPK
RI terhadap cukai hasil tembakau di
sejumlah daerah, April 2022. Misalnya,
di Kabupaten Malang yang diketahui
merupakan salah satu kawasan
industri rokok dan produk tembakau
lainnya. Wakil Ketua BAKN DPR RI
Hendrawan Supratikno merespon
positif usulan penggunaan Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)
agar tidak diberikan sebagai bantuan
sosial, karena cukup banyak instansi
pemerintah yang juga memiliki
program bantuan langsung tunai.
Hendrawan mengatakan,
dikhawatirkan banyaknya bantuan
langsung dalam bentuk tunai
menimbulkan pemanjaan yang tentu
saja tidak baik bagi masyarakat itu
sendiri. Sehingga, terdapat usul
Ketua BAKN Wahyu Sanjaya saat bertukar cenderamata. FOTO: JAKA/NR
agar dana bagi hasil CHT dapat
PASALNYA, pemetaan tidak sesuai dengan luas disalurkan untuk pembangunan
walaupun bidang tanah yang sesungguhnya fasilitas kesehatan masyarakat
BPK telah dan standardisasi biaya pengukuran.
menetapkan Inilah yang menjadi temuan BPK saat
opini Wajar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Tanpa (DTT) dan pemeriksaan kinerja
Pengecualian Kementerian ATR/BPN, karena di
(WTP), masih lapangan belum ada standardisasi
terdapat 7 yang mengatur berapa biaya
temuan, 13 permasalahan, dan 20 akomodasi yang ditetapkan,” kata
rekomendasi terkait pertanahan. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya di
Bahkan, terdapat 1 permasalahan Palembang, Januari 2022.
yang membuat kerugian negara Anggota BAKN DPR RI Amir
sebesar Rp218,53 juta. Uskara menyayangkan, hasil temuan
“Kita melihat ada beberapa hal BPK yang menemukan oknum-
yang perlu diperbaiki, terutama oknum BPN di beberapa tempat
masalah penetapan permohonan atas yang sering memperlambat proses
pelayanan survei, pengukuran dan pengurusan tanah yang seharusnya Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno.
FOTO: AGUNG/NR

TH. 2022 EDISI 216 PARLEMENTARIA 63