Page 64 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
BAKN

Kabupaten Karawang mengenai
pemanfaatan dana bagi hasil
cukai hasil tembakau (DBHCHT),
agar ketentuannya sesuai dengan
perundang-undangan dan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Najib menegaskan, pemanfaatan
DBHCHT tidak menyimpang dari
ketentuan dan tujuannya. Salah satu
tujuan dibuatnya DBHCHT untuk
memberikan kompensasi akibat
dampak rokok.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis
Byarwati meminta Direktorat Jenderal
Bea Cukai Kementerian Keuangan
menindak tegas penggunaan cukai
palsu yang sampai sekarang masih
terjadi pada banyak rokok ilegal yang
beredar di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan Peruri
Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati saat pertemuan di Kanwil Bea dan Cukai Jateng-DI Yogyakarta. FOTO: ANNE/NR
membuat kebijakan khusus dan
yang terdampak oleh konsumsi untuk supaya masyarakat lebih menindaklanjuti kasus cukai palsu
tembakau atau rokok. “Jadi ada usul sehat. Ketika tarif cukai dinaikkan, yang kerap terjadi. Peruri memiliki
agar dana bagi hasil dapat diberikan rokok legal menjadi mahal akhirnya mekanisme khusus ketika ditemui
kepada pemerintah daerah untuk masyarakat beralih ke rokok ilegal,” kerusakan pada cukai yang asli. Hal ini
membangun misalnya, rumah sakit kata Anis di Semarang, pertengahan perlu menjadi perhatian khusus Peruri
jantung atau paru-paru,” sebut April 2022. agar peristiwa serupa tidak terulang.
Hendrawan di Malang.
Tujuan DBHCHT Jangan Tarif Pengukuran dan
Kenaikan Cukai Rokok Sampai Menyimpang Pemetaan Batas

Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Anggota BAKN DPR RI Ahmad Juli 2022, BAKN DPR RI mendesak
Byarwati meminta pemerintah Najib Qodratullah, Juni silam, Kementerian ATR/BPN segera
mengantisipasi maraknya rokok mendapat aspirasi dari Pemerintah menerbitkan PP tentang tarif
ilegal setelah ada kenaikan tarif
cukai hasil tembakau. Menurutnya,
kenaikan cukai rokok menyebabkan
masyarakat beralih mengonsumsi
rokok ilegal. Menurutnya, hal
ini meleset jauh dari tujuan
diterapkannya kenaikan cukai rokok,
yaitu mengendalikan konsumsi rokok
karena alasan kesehatan. Sebab,
dampak lainnya adalah maraknya
produksi rokok ilegal.
“Kami mendapatkan banyak
masukan di antaranya terkait
kenaikan tarif cukai rokok ini sangat
memberatkan para pengusaha rokok,
dan tentu saja ini juga terkait dengan
daya beli masyarakat juga terganggu.
Tapi sisi lain, maksud dari kenaikan
cukai rokok dari pemerintah adalah Anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Qodratullah dalam foto bersama Tim Kunker BAKN DPR RI.
FOTO: MUNCHEN/NR

64 PARLEMENTARIA EDISI 216 TH. 2022