Page 65 - MAJALAH 216
P. 65

KALEI DOSK OP  2 0 2 2
                                                                                         BAKN





            pengukuran dan pemetaan batas     DPR RI Anis Byarwati menilai bahwa   kembali tembakau-tembakau terbaik
            yang meliputi biaya transportasi,   pengawasan terhadap keluar dan   yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini
            akomodasi, dan konsumsi sesual    masuk barang ekspor dan impor    menjadi perhatian untuk meningkatkan
            kondisi geografis dan melaksanakan   di Pelabuhan Tanjung Priok sudah   penghasilan yang diterima negara dan
            sosialisasi ketentuan tersebut,   cukup ketat. Hal tersebut terlihat dari   juga para petani. Dalam kunjungan
            sehingga tidak lagi menjadi temuan   penggunaan teknologi yang berlapis   ke Aceh, November 2022 lalu, Wahyu
            BPK RI.                           untuk memeriksa barang ekspor    mengakui lahan tembakau terbaik
               Ketua BAKN DPR RI Wahyu        dan impor yang keluar dan masuk di   berebut dengan lahan kelapa sawit.
            Sanjaya memandang perlu           pelabuhan tersebut.              Padahal, sebenarnya kelapa sawit
            pemberian alokasi anggaran bagi      Menurut Anis, penggunaan      ini tidak membuat daerah maju dan
            Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)   teknologi dalam pengawasan keluar   berkembang.
            dan penanggung jawab di setiap
            tingkatan (Kabupaten/Kota dan
            Provinsi). Politisi Partai Demokrat itu
            menambahkan, BAKN DPR RI  juga
            mendesak Kementerian ATR/BPN,
            Kementerian Lingkungan Hidup
            dan  Kehutanan, serta Kementerian
            Pertanian untuk mengintegrasikan
            data perkebunan pertanian tanpa
            izin untuk meningkatkan potensi
            penerimaan negara.
               Dalam pemberantasan mafia
            tanah, BAKN DR RI mendesak
            Kementerian ATR/BPN meningkatkan
            transparansi dalam pengelolaan
            HGB dan HGU. “Dengan menerbitkan
            ketentuan teknis tentang
            pemberitahuan lebih awal kepada
            pemegang HGB dan HGU terkait
            masa berakhirnya kepemilikan HGB
            dan HGU,” tandas Wahyu.

            Pantau Keluar Masuk
            Barang Impor Ekspor

               Ketua BAKN DPR RI Wahyu
            Sanjaya menyampaikan, dalam
            menindaklanjuti Penelaahan        Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Supratikno dan Anggota BAKN M. Misbahkun. FOTO: OJI/NR
            BAKN DPR RI atas Laporan Hasil    masuk barang ekspor dan impor       Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis
            Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait   di Pelabuhan Tanjung Priok sangat   Byarwati mengatakan, di Provinsi
            kepabeanan dan cukai, BAKN        membantu, ke depan penggunaan    Aceh perbankan syariah tidak
            melakukan kunjungan ke Pelabuhan   teknologi ini harus terus ditingkatkan   diperbolehkan membantu industri
            Tanjung Priok Jakarta, untuk      kembali sehingga aktivitas       tertentu yang telah difatwakan
            mengetahui proses barang masuk    pengawasan di pelabuhan akan     makruh secara syariat oleh Dewan
            dan keluar di Indonesia, terutama   semakin baik.                  Syariah Nasional Provinsi Aceh. Aceh
            yang dilakukan oleh Bea Cukai,                                     juga merupakan provinsi khusus,
            September silam.                  Pelestarian Tembakau             yang betul-betul menerapkan
               Dari hasil kunjungan ini, akan   Terbaik Aceh                   syariat islam. Politisi Partai Keadilan
            dilakukan telaah untuk memberikan                                  Sejahtera (PKS) itu berharap, industri
            rekomendasi apakah perlu dilakukan   Ketua BAKN DPR RI Wahyu       yang terkait dengan tembakau
            perbaikan dalam proses keluar     Sanjaya meminta Pemerintah Provinsi   mendapatkan solusi jalan keluar. lsf/
            masuk barang. Wakil Ketua BAKN    Aceh dan Bea Cukai Aceh melestarikan   mh



                                                                          TH. 2022      EDISI 216      PARLEMENTARIA        65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70