Page 70 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
BADAN KEAHLIAN

Partisipasi Publik Dalam MoU ini BK DPR RI bersama Fakultas
Ekonomika dan Bisnis UGM dapat
meningkatkan kerja sama dalam
Pembentukan UU kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,” ujar Sensi.
Di bulan Februari Badan Keahlian Dewan (BKD)
menggelar roadshow konsultasi publik penyusunan MoU Dengan James
naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Gomes
Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Maret 2022, Kepala BK
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang DPR RI kembali melakukan
penandatanganan MoU dengan
(UU P3), di beberapa daerah di Indonesia dengan James Gomes selaku Regional
mengundang para pakar dan akademisi. Director Asia Centre. Kerja sama ini
dilatarbelakangi keinginan antara
kedua instansi untuk menjalin
komunikasi dan knowledge sharing
KEPALA BK MoU Dengan UGM antarlembaga.
Setjen DPR
RI Inosentius Di Akhir Februari, BKD Teken Kerja Sama Dengan IAIN
Samsul, Memorandum of Understanding Cirebon
konsultasi publik (MoU) dengan Fakultas Ekonomika
ini merupakan dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Di Akhir April, Sensi juga kembali
tindak lanjut (UGM) untuk penelitian, kajian, dan melakukan penandatangan nota
Putusan MK kegiatan akademik lainnya. Kerja kesepahaman antara BK DPR
No. 91/PUU- sama ini diharapkan memperkuat RI dengan Institut Agama Islam
XVIII/2020 pelaksanaan dukungan keahlian Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
mengenai uji formil UU No.11/2020 kepada anggota dewan yang meliputi Diketahui, penandatanganan kali ini
tentang Cipta Kerja. Dalam Putusan fungsi legislasi, pengawasan, dan merupakan perpanjangan kemitraan
MK disebutkan, perlu ada peraturan anggaran. BK DPR RI dengan IAIN Syekh Nurjati
mengenai metode omnibus dalam “Penandatanganan MoU Cirebon.
UU No.12/2011 tentang P3. Di sinilah merupakan salah satu bentuk Kerja “Yang paling mendasar
partisipasi publik penting dalam sama meningkatkan kinerja Badan (tujuannya) memperkuat kemitraan.
memberi masukan. Keahlian DPR RI. Diharapkan dengan Jadi kita sudah 5 tahun menjadi mitra,
lalu ternyata ada manfaatnya baik di
IAN Syekh Nurjati maupun di Badan
Keahlian, karena secara proses ada
RUU yang sekarang jadi undang-
undang yang sah. Saya kira itu yang
paling mendasar,” jelasnya,

FGD Pemerintahan Aceh

Di Bulan Mei, BK DPR RI
menggelar Focus Group Discussion
(FGD) yang mengangkat tema ‘Arah
Kebijakan Rancangan Undang-
Undang tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Kepala BK Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul saat penandatanganan nota kesepahaman. Tujuannya, memperoleh masukan,
FOTO: TARI/NR

70 PARLEMENTARIA EDISI 216 TH. 2022