Page 73 - MAJALAH 216
P. 73

KALEI DOSK OP  2 0 2 2
                                                                                        ITTAMA




                                                                               Sosialisasi Survei
                                                                               Penilaian Integritas

                                                                                  Masih di bulan Mei, Sosialisasi
                                                                               Survei Penilaian Integritas (SPI)
                                                                               diselenggarakan Ittama dengan
                                                                               tujuan memetakan risiko potensi
                                                                               korupsi di lingkungan Setjen DPR
                                                                               RI. Survei ini dilakukan oleh KPK
                                                                               bersama dengan partner terkait, yakni
                                                                               PT Frontier (PT Marketing Sentratama
                                                                               Indonesia) untuk melakukan survey
                                                                               penilaian integritas. Melalui survei
                                                                               ini, akan ada rekomendasi dengan
                                                                               treatmen yang perlu dilakukan untuk
                                                                               mencegah potensi korupsi.
                                                                                  Setjen DPR RI berupaya terus
                                                                               menjaga integritas melalui berbagai
                                                                               instrumen, salah satunya reformasi
                                                                               birokrasi. Selain itu, integritas dijaga
                                                                               melalui audit review, pemantauan,
                                                                               evaluasi, dan lainnya. Reformasi
                                                                               birokrasi ini diharapkan mengubah
                                                                               kultur menjadi lebih baik. Selain
                                                                               itu, ada sistem pengaduan
                                                                               seperti Whistle Blowing System,
                                                                               pengendalian gratifikasi.
            Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha saat mengikuti FGD PKPT.  FOTO: IST/NR
                                                                                  Setjen DPR RI melalui Ittama
               Pentingnya pendampingan dan       Adapun landasan utama         juga mendorong para pegawai untuk
            pengawasan Ittama kepada unit-unit   pedoman pengawasan itu,       patuh dengan melaporkan harta
            kerjadi di lingkungan Setjen DPR   menurutnya, karena masih ditemukan   kekayaan bagi pejabat negara dan
            RI untuk menghindari deviasi atau   tindak lanjut terhadap temuan hasil   Laporan Harta Kekayaan Aparatur
            penyimpangan dalam pengelolaan    pengawasan dan pemeriksaan       Sipil Negara (LHKASN) pada pegawai.
            keuangan  nergara. Salah satu     BPK maupun rekomendasi hasil     “Di bagian auditor pun kita secara
            langkah mitigasi pertama yang     pemeriksaan internal yang belum   eksplisit ada pakta integritas dan
            dilakukan Ittama adalah melakukan   optimal atau belum tuntas.     setiap tugas dalam surat penugasan
            pengawasan saat perencanaan          “Terkadang unit kerja tidak   selalu dicantumkan setiap
            anggaran, dengan format review.   mengetahui ada temuan dari       penugasan tidak boleh menerima
                                              BPK yang belum ditindaklanjuti.   gratifikasi dari auditor,” tandas
            Peluncuran SIMAWAS                Mengingat dalam sebuah unit kerja   Setyanta Nugraha.
                                              terkadang terjadi mutasi atau rolling   Hasil pengeloalaan tersebut
               Mei silam, Aplikasi SIMAWAS    jabatan. Sehingga, bukan tidak   diharapkan menghasilkan output
            (Sistem Informasi Pengawasan) milik   mungkin ketika terjadi penilaian   dan outcome yang berkualitas,
            Ittama diluncurkan. Ini merupakan   kinerja, Pejabat Pembuat Komitmen   yang ditunjukkan dengan adanya
            pedoman pengawasan yang           (PPK) baru saja menempati unit kerja   kepuasan pengguna layanan.
            diciptakan dalam bentuk sistem    tersebut.                        “Jadi, artinya dari sisi pengelolaan
            informasi pengawasan. Inspektur      Namun, dengan adanya          keuangan itu kita tolak ukurnya
            Utama Setjen DPR RI Setyanta      SIMAWAS ini, semua proses penilaian   WTP yang berkualitas, kemudian
            Nugraha menyatakan, tujuan sistem   akan lebih mudah terpantau.    dari sisi hasil itu adalah kita bisa
            informasi ini untuk mengoptimalkan   Termasuk temuan atau rekomendasi   meningkatkan kepuasan dan
            tindak lanjut hasil pemeriksaan   yang harus ditindaklanjuti dengan   menurunnya komplain dan keluhan
            BPK atau hasil pemeriksaan dan    tuntas,” terang Toto, sapaan akrab   terutama para anggota dewan,”
            pengawasan internal.              Setyanta Nugroho.                pungkasnya. lgal/mh



                                                                          TH. 2022      EDISI 216      PARLEMENTARIA        73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78