Page 44 - MAJALAH 167

Kunjungan Kerja

Konflik Tanah Akibat

Tumpang Tindih Izin dan

Legalitas Kepemilikan

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan bahwa persoalan pertanahan terjadi
hampir merata di seluruh Indonesia. Namun menurutnya Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT) bisa mengejar target yang ingin dicapai dari program percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang merupakan salah satu program unggulan
pemerintahan Joko Widodo tersebut.

ingga bulan Oktober
2018, NTT mampu
menyelesaikan 96 persen
Hdari alokasi target PTSL,
yakni 110 ribu bidang dengan target
yuridis 90 ribu bidang.
“Komisi II DPR RI mengapresiasi
program percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di
Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTT
berbeda dengan Pulau Jawa, tapi
bisa mengejar target. Bahkan bisa
mencapai peringkat empat nasional. FOTO : ANNE/IW
Mudah-mudahan mencapai
target pada Desember nanti,” kata
Zainudin usai menjaring masukan di Tim Kunker Komisi II DPR RI foto bersama dengan jajaran Kanwil BPN NTT
Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sementara itu, Wakil Ketua baik dan diefektifkan. “Kalau kita
(BPN) NTT, Kupang, beberapa Komisi II DPR RI Herman Khaeron ingin menuju pada ketahanan
waktu lalu. saat memimpin Tim Kunjungan dan kedaulatan pangan serta
Ia berharap, provinsi dengan Kerja Reses Komisi II DPR ke kemandirian pangan, maka
23 Kabupaten/Kota ini mampu Provinsi Lampung menyatakan, lahan pangannya harus dicukupi.
mencapai target pada Desember banyak konflik pertanahan yang Demikian pula jika kita ingin
mendatang untuk menjamin timbul akibat tumpang tindih menuju kepada kedaulatan energi,
kepastian hukum hak atas tanah. pemberian izin dan pemberian semua sektor energi yang bisa
“Provinsi NTT termasuk yang legalitas terhadap kepemilikan dikembangkan juga harus disiapkan
program targetnya besar di atas tanah. Konflik tersebut terjadi lahannya,” jelasnya.
100 ribu pada tahun 2018 ini, tapi baik antara masyarakat dengan Dikatakannya, dalam pertemuan
ternyata dari hasil laporan lancar korporasi, korporasi dengan dengan mitra kerja Komisi II DPR RI
semuanya termasuk penyelesaian korporasi, maupun antara di Lampung, ada pengaduan bahwa
tanah terlantar dan eks-HGU,” pertambangan dengan perkebunan. jalan tol yang sedang dibangun
ucapnya sembari mengingatkan “Tentu hal ini harus diselesaikan saat ini di wilayah Lampung, juga
agar pelaksanaan PTSL tidak secara tuntas dan komprehensif, terjadi tumpang tindih legalitas
mengesampingkan aspek yuridis, baik dari sisi administrasi maupun kepemilikan. Dimana masyarakat
sehingga tidak menimbulkan dari sisi hukum,” ucap Legislator mengklaim bahwa ada lahan milik
masalah hukum di kemudian hari.
Partai Demokrat itu. mereka yang digunakan untuk
Herman mengatakan, seluruh pembangunan jalan tol tersebut.
Tumpang Tindih Pemberian lahan yang dimiliki oleh negara Masih dalam rangkain Kunker
Izin dan legalitas
harus betul-betul dikelola dengan ke Lampung, Komisi II DPR RI juga

44 PARLEMENTARIA 167 XLVIII 2018