Page 45 - MAJALAH 167

Kunjungan Kerja

memperhatikan permasalahan ini,”
tandasnya.
Pembangunan apapun yang
direncanakan pemerintah mestinya
tak mengorbankan hak-hak
masyarakat atas tanahnya. Dalam
banyak kasus, hak masyarakat
atas tanah seringkali tak dihargai.
Itu akan menyengsarakan hidup
masyarakat ke depan. Pemda yang
ditugasi membebaskan lahan untuk
pembanguan kerap terjebak pula
pada kepentingan institusi sehingga
memunculkan oknum-oknum
FOTO: DEP/IW yang menindas dan merugikan
masyarakat.
Dalam kasus lahan di Pantai
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menerima berkas aduan bukti permasalahan Kijing ini, para kepala desa
pertahanan di Lampung dikerahkan Pemda menjadi ujung
tombak pembebasan lahan.
berkesempatan untuk mengunjungi RI Firmansyah Mardanoes “Para kepala desa dibodohi untuk
Kantor PT. Perkebunan Nusantara 7. mengungkapkan, pembangunan dijadikan ujung tombak agar
Terungkap bahwa ada 25 Hak Guna pelabuhan bertaraf internasional ini masyarakat mengikuti apa maunya
Usaha (HGU) dengan luasan lahan dikerjakan Pelindo II dengan total mereka. Masyarakat dijanjikan ganti
sekitar 132 ribu hektar lebih yang anggaran mencapai Rp 5 triliun. rugi tapi tidak sesuai dengan apa
dikuasai oleh korporasi, kemudian “Ada oknum dari BPN maupun yang mereka terima. Kepala desa
mengalami kerugian dan tidak Pelindo yang bermain dalam menilai menjanjikan ganti rugi sesuai dengan
bernilai manfaat bagi rakyat kecil. ganti rugi sertifikat tanah warga. Ini harga pasar dan nilai ekonomis yang
“Ini adalah sebuah situasi masih jadi kendala,” katanya saat ada,” imbuh Firman.
paradoks. Seharusnya HGU itu bisa diwawancarai Parlementaria di Kasus yang sudah berjalan
efektif untuk memberikan ruang Kantor Wilayah ATR/BPN Kalbar, di hampir satu setengah tahun
usaha kepada korporasi, baik itu Pontianak, beberapa waktu lalu. ini belum menemukan titik
BUMN (Badan Usaha Milik Negara, Masyarakat yang tanahnya temu. Firman dan perwakilan
RED) maupun swasta, agar nilai terdampak pembangunan masyarakat yang dirugikan sudah
manfaatnya bisa diperoleh bagi pelabuhan sudah mengadu dan menyampaikan langsung kepada
masyarakat. Di dalam pemberian memperjuangkan haknya, tapi tak Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar
HGU harus dipertimbangkan aspek direspon BPN setempat maupun saat Komisi II DPR RI menggelar
keefektifannya. Kalau efektif maka Pelindo. Sebagai wakil rakyat asal pertemuan dengan seluruh
akan bisa membangun negara ini Kalbar, ia mengaku punya kewajiban kepala kantor BPN se-Kalbar. Dan
dan ikut memperluas lapangan moral untuk membantu masyarakat Kepala Kanwil sendiri menjanjikan
pekerjaan,” tandas legislator dapil setempat mendapatkan hak-haknya. pertemuan mediasi antarsemua
Jawa Barat itu. “Kita tahu ini program nasional, pihak yang bersengketa, termasuk
tapi bukan dengan cara menindas Pelindo II. Pertemuan mediasi akan
Pembebasan Lahan masyarakat atau membodohinya. digelar di tempat yang dianggap
Pelabuhan Kijing Kita berharap pemerintah pusat netral. ANN,DEP,MH/ES
Bermasalah
Pembangunan pelabuhan
internasional di Pantai Kijing,
Kabupaten Mempawah, Provinsi
Kalimantan Barat menyisakan
masalah pembebasan lahan.
Ternyata masih banyak warga
setempat yang belum mendapatkan
ganti rugi sesuai yang dijanjikan. Ada
oknum yang ikut bermain terutama
dari Kantor Wilayah Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional FOTO: HUSEN/IW
(ATR/BPN) setempat dan Pelindo II.
Anggota Komisi II DPR
Anggota Komisi II DPR RI Firmansyah Mardanoes saat rapat di Kanwil ATR/BPN Kalbar

167 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 45