Page 18 - MAJALAH 221

PENG A W AS AN

Mengatasi KKB Dengan Desain

Komprehensif

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali berulah dengan
menembaki prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT yang bertugas di
wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, April lalu. Satu prajurit TNI gugur,
yaitu Pratu Miftakhul Arifin, empat prajurit terluka, dan empat prajurit
lainnya dalam pencarian.

kibat insiden ini,
Panglima TNI
Laksamana Yudo
Margono menyatakan, Adanya rangkaian
Amenaikkan status serangan oleh KKB
menjadi Siaga Tempur di wilayah yang menyebabkan
Rawan di Papua. Anggota Komisi
I DPR RI Sukamta meminta cukup banyak prajurit
pemerintah untuk tidak setengah hati TNI dan warga sipil
menyelesaikan rangkaian kekerasan menjadi korban,
yang dilakukan KKB. Termasuk menunjukkan
saat Panglima TNI menaikan status
menjadi siaga tempur. Menurutnya ini pemerintah selama
tidak boleh setengah-setengah. ini tidak memiliki
Sukamta menilai, rangkaian desain penyelesaian
serangan oleh KKB di Papua yang
menyebabkan cukup banyak prajurit masalah Papua secara
TNI dan warga sipil menjadi korban, menyeluruh.
menunjukkan pemerintah selama ini
tidak memiliki desain penyelesaian
masalah Papua secara menyeluruh. Sukamta
Anggota Komisi I DPR RI
“Adanya rangkaian serangan
oleh KKB yang menyebabkan cukup FOTO: RUNI/NR
banyak prajurit TNI dan warga sipil
menjadi korban, menunjukkan
pemerintah selama ini tidak memiliki pendekatan apa yang paling tuntas dibelenggu dengan tidak adanya
desain penyelesaian masalah Papua untuk memutus rangkaian kekerasan peraturan turunan dari UU tentang
secara menyeluruh. Kalau mau yang dilakukan KKB. TNI terkait operasi militer selain
ditingkatkan jadi siaga tempur, tapi “Siapa aktornya, bagaimana perang,” ungkap politisi PKS ini.
pendekatannya masih setengah hati, jaringannya, di mana wilayah kerjanya, Di lain pihak, Ketua BKSAP DPR
yang akan jadi korban para prajurit saya yakin pemerintah sudah RI Fadli Zon juga menanggapi status
TNI dan warga sipil,” terang Sukamta. mengetahui. Kalau ini masuk dalam Papua yang ditingkatkan menjadi
Menurutnya, mestinya pemerintah kategori separatisme, mestinya jelas siaga tempur oleh Panglima TNI.
dengan informasi yang dihimpun siapa yang punya tanggung jawab Menurutnya, Pemerintah Indonesia
oleh intelijen dan masukan dari tokoh mengatasi hal ini. Ini kasihan prajurit harus satu suara dulu terkait
masyarakat lokal bisa menentukan TNI, Polri terus berguguran. TNI juga pemahaman penanganan situasi

18 PARLEMENTARIA EDISI 221 TH. 2023