Page 22 - MAJALAH 221

LEGISL ASI

RUU Perampasan Aset:

Menekan Kejahatan TPPU

Sejak terungkapnya
kasus transaksi janggal
senilai Rp349 triliun di
lingkungan Kementerian Sekarang ini, kan,
yang dikesankan
Keuangan yang yang adalah DPR tidak mau
diungkap oleh Ketua membahasnya. Padahal,
Komite Koordinasi
Nasional Pencegahan naskah akademik dan
draf RUU-nya saja belum
dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian dikirim ke DPR
Uang (TPPU) Mahfud
MD, publik terus FOTO: JAKA/NR Asrul Sani
mendorong DPR dan Anggota Komisi III DPR RI
pemerintah meneruskan
pembahasan RUU
Perampasan Aset. mau membahasnya. Padahal, naskah PPP ini. Dengan demikian, Arsul
akademik dan draf RUU-nya saja menegaskan, untuk mendapatkan
belum dikirim ke DPR,” ungkapnya. kepastian hukum terkait pembahasan
RUU Perampasan Aset diketahui RUU Perampasan Aset ini harus
i tengah desakan publik telah melalui proses yang panjang. berhati-hati dan tidak dapat dikebut.
yang semakin kuat RUU tersebut mulai diusulkan PPATK Gayung bersambut, pemerintah
sejak bergulirnya TPPU pada tahun 2008 dan terakhir pada pada 4 Mei 2023 akhirnya
tersebut, DPR melalui tahun 2022, RUU tersebut disetujui mengirimkan Surat Presiden (Surpres)
DKomisi III pun meminta masuk prolegnas prioritas tahun No.R 22-pres-05-2023 tentang RUU
pemerintah segera mengirimkan 2023. Arsul menyatakan, pihaknya Perampasan Aset. Surpres tersebut
draf naskah akademik dan RUU tak pernah menolak membahas juga dibarengi dengan surat tugas
Perampasan Aset kepada DPR agar RUU Perampasan Aset. Adapun pembahasan RUU Perampasan Aset
segera dibahas bersama. Sebab, RUU lamanya waktu yang dibutuhkan akan yang berkaitan dengan pihak mana
tersebut adalah usulan pemerintah. bergantung pada masukkan banyak saja yang akan dilibatkan dalam
Anggota Komisi III Arsul Sani, pihak. membahas RUU tersebut bersama
akhir Maret lalu, mengatakan “Yang mana, RUU dari pemerintah DPR.
bahwa pembahasan RUU yang yang tidak kami bahas? Bahwa Dalam Surat Tugas bernomor
bertujuan menekan tingkat kejahatan dalam pembahasannya itu lama B399-M-D-HK-0000-05-2023
TPPU dan memenuhi kebutuhan seperti RKUHAP misalnya, bahkan disebutkan, ada dua menteri dan
hukum tersebut akan berjalan, jika sampai melewati satu periode dua pimpinan lembaga pemerintah
pemerintah segera mengirimkan draf DPR, itu konsekuensi dari kita ingin yang akan turut dilibatkan dalam
NA dan draf RUU. “Sekarang ini, kan, mendengarkan masukan dari pembahasan RUU ini. Diantaranya
yang dikesankan adalah DPR tidak banyak pihak,” ujar politisi Fraksi Menko Polhukam Mahfud MD,

22 PARLEMENTARIA EDISI 221 TH. 2023