Page 23 - MAJALAH 221
P. 23
LEGISL ASI
Menteri Hukum dan HAM Yasonna
Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin,
dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Saya tegaskan
Prabowo. bahwa ketika ada
Kepentingan Bangsa yang meragukan
Setelah pemerintah mengirimkan komitmen DPR untuk
draf RUU Perampasan Aset kepada tidak membahas
DPR, Anggota Komisi III Supriansa RUU Perampasan
mengatakan, DPR berkomitmen
penuh untuk membahas RUU Aset, maka jangan
tersebut dengan penuh kehati- ragukan komitmen.
hatian. “Saya tegaskan bahwa DPR berpikir untuk
ketika ada yang meragukan
komitmen DPR untuk tidak kepentingan bangsa,
membahas RUU Perampasan Aset, kepentingan negara,
maka jangan ragukan komitmen. demi kemakmuran
DPR berpikir untuk kepentingan
bangsa, kepentingan negara, demi Rakyat Indonesia
kemakmuran Rakyat Indonesia,”
tandasnya. FOTO: JAKA/NR Supriansa
Terhadap pembahasan RUU Anggota Komisi III DPR RI
tersebut, Komisi III juga berkomitmen
membahasnya dengan sedetail
mungkin. Sehingga isinya tidak meminta kepada semua pihak dan sesingkat-singkatnya, mudah-
bertabrakan dengan undang-undang masyarakat untuk memberikan mudahan tidak ada kendala,” harap
yang sudah ada. “Kita membuatnya dukungan dan doa agar pembahasan legislator dapil Sulawesi Selatan II ini.
penuh dalam kehati-hatian, supaya RUU ini bisa diselesaikan dengan Senada dengan Supriansa,
tidak bertabrakan dengan UU baik. “Saya minta kepada semua pihak Anggota Komisi III Wihadi
eksisting sekarang ini, kita tidak bisa dan masyarakat untuk mendoakan mengatakan, RUU Perampasan Aset
melahirkan UU yang bertabrakan bahwa apa yang menjadi usulan membutuhkan masukan dari para
dengan UU yang lain, jelasnya. pemerintah, RUU Perampasan Aset, ahli dan masyarakat. “Karena kita
Oleh sebab itu, Supriansa bisa kita selesaikan dalam tempo melihat bahwa ini undang-undang
yang memang memerlukan banyak
masukan dari para ahli dan berbagai
pihak, karena ini menyangkut hal
yang baru,” jelas politisi Fraksi Partai
Gerindra ini.
Karena kita melihat Untuk itu, pihaknya akan
bahwa ini undang- mendengarkan masukan dari para
ahli serta berbagai pihak lainnya
undang yang untuk mempelajari dan membahas
memang memerlukan draf RUU tersebut beserta naskah
banyak masukan dari akademiknya. Pembahasan RUU ini
akan menempuh mekanisme mulai
para ahli dan berbagai dari rapat pimpinan (Rapim) yang
pihak, karena ini diikuti Ketua DPR beserta wakilnya,
menyangkut hal yang kemudian dilanjutkan rapat pengganti
musyawarah di Bamus. Ada juga
baru pembuatan Daftar Inventaris Masalah
(DIM) yang cukup memakan waktu.
FOTO: JAKA/NR
Wihadi bia/mh
Anggota Komisi III DPR RI
TH. 2023 EDISI 221 PARLEMENTARIA 23
