Page 37 - MAJALAH 215
P. 37
KU N KER
K OM ISI I I
ini pernah berhasil menang pada
gugatan di Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi.
“Waktu kasus ini disampaikan ke
Jakarta, sudah jelas bahwa areal ini
memiliki bukti sertifikat adat yaitu pipil.
Jadi, sebetulnya hal ini sudah kuat
secara hukum dan kasus ini sudah
dilakukan gugatan di pengadilan.
Dan alhamdulillah menang, baik
di Pengadilan Negeri maupun
Pengadilan Tinggi,” ucapnya.
Hal ini juga disampaikan oleh
anggota DPR RI dapil Bali Bagus
Tim Kunker komisi II DPR RI saat foto bersama. FOTO: BALGGYS/NVL
Adhi Mahendra bahwa dirinya sangat
mengapresiasi perjuangan Bendesa
memimpin Kunker Komisi II DPR di masalah dengan semua yang tadi Adat Kutuh dan segenap Pengempon
Bali, Rabu (26/10) lalu. disampaikan,” tutup Doli.
Surat Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Persoalan Lahan
Birokrasi (PANRB) Nomor B/185/M.
SM.02.03/2022 terus bergulir untuk Di Bali, Komisi II DPR RI meninjau
diterapkan. Surat tersebut perihal persoalan lahan, tepatnya di Pura
Status Kepegawaian di Lingkungan Dangkahyangan Gunung Payung
Instansi Pemerintah Pusat dan Desa Adat Kutuh Kuta Selatan,
Pemerintah Daerah yang menyebutkan Badung, Bali. Peroslan ini sebagai
pemerintah akan menghapus tenaga respon atas persoalan klaim lahan
honorer pada 28 November 2023. Duwe Pura Gunung Payung oleh
Dalam kunker reses Komisi II DPR oknum pribadi seluas 16 hektar.
mendorong pemerintah menyusun Ini menjadi perhatian khusus bagi
peta jalan atau roadmap penyelesaian Menteri Agraria dan Tata Ruang/
masalah sebelum menghapus tenaga Kepala Badan Pertanahan Nasional
honorer 2023 mendatang. (ATR/BPN).
“Pertama, kita mendorong adanya “Ini meniadi catatan penting. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin
roadmap yang harus disusun oleh Dan saya mendapat informasi Kunspek Komisi II DPR RI. FOTO: BALGGYS/NVL
pemerintah dalam menyeselaikan bahwa selain ini, ternyata masih ada
semua masalah yang terkait dengan lagi dua atau tiga desa adat yang Pura dalam menyelamatkan Duwe
tenaga honorer. Karena masalah menghadapi masalah serupa. Jadi, Pura Gunung Payung dari oknum
ini, kan, cukup klasik dan cukup dalam kesempatan ini saya minta yang berkeinginan mengklaim dan
lama. Kita berharap Pansus ini bisa tolong ke Pak Menteri ATR/BPN, berharap tidak akan terjadi munculnya
mengawal, pertama, permasalahan yang sudah mendeklarasikan diri kasus serupa di Nusantara.
tenaga honorer yang selama ini untuk bisa menyelesaikan semua “Ini sebagai bentuk perhatian
sudah ada. Kedua, kira-kira ke depan masalah pertanahan dengan baik,” dan sokongan atas perjuangan dan
konsepnya seperti apa? Supaya tidak kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad mudah-mudahan bisa terhenti.
terulangi masalah-masalah yang Doli Kurnia usai melakukan peninjauan Masyarakat yang melakukan ibadah
kemarin,” lanjutnya lokasi permasalahan pertanahan harus kita berikan perhatian. Ini
Dirinya mengatakan bahwa di Duwe Pura Gunung Payung, Bali di tempat ibadah saja masih ada
untuk dapat menuntaskan persoalan (Selasa,26/10/2022) lalu. upaya seperti ini, apalagi di tempat
tenaga honorer, maka DPR perlu Doli pun mengatakan, dengan lain. Inilah komitmen Ketua Komisi II
berkoordinasi dengan semua pihak melihat dokumen sertifikat lahan, bersama anggota dan pemerintah,
terutama pemerintah. “Nah, kami sesungguhnya secara hukum sudah memberantas yang namanya mafia
menyampaikan aspirasi bersama kuat dimiliki Duwe Pura Gunung tanah,” tutupnya. lgys,pun
dengan pemerintah menyelesaikan Payung. Dengan demikian, kasus
TH. 2022 EDISI 215 PARLEMENTARIA 37
