Page 39 - MAJALAH 215

KU N KER
K OM ISI I I I

kendaraan. Selain itu, negara harus
memberikan jaminan kesehatan
maupun keamanan kepada hakim di
seluruh Indonesia,” kata Adies, Selasa
(11/10/2022) lalu.
Persoalan lain, mobil dinas hakim
militer yang sudah berusia dua puluh
tahun. Sudah seharusnya diremajakan
dan diganti oleh kendaraan dinas
yang baru sesuai kebutuhan, yakni
19 mobil untuk kebutuhan semua
Pengadilan Militer di Indonesia. ” Saya
rasa dengan anggaran Makamah
Agung yang mencapai kurang lebih
Rp11,8 triliun, seharusnya sudah
bisa memberikan penganggtian
mobil dinas yang baru. Kami ingin
Makamah Agung bisa bertanggung
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi saat pertemuan dengan Polda Sulsel. FOTO: RUNI/NVL
jawab terhadap hakim-hakim yang
berada di bawah, dalam menjamin
Sulsel bersama Badan Narkotika ”Bisa dibayangkan seorang kesejahteraan,” pungkasnya.
Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel di hakim yang memiliki pekerjaan Ia mengingatkan, jangan hanya
Makassar, Rabu (12/10/2022) lalu. cukup berat dengan tanggung memikirkan kemewahan gedung di
Ia melihat, permasalah narkoba jawab besar dalam memutuskan MA saja, Kondisi di daerah, para hakim
sebagai masalah klasik yang tidak suatu perkara, hanya tinggal dengan tidak memiliki fasilitas memadai.
pernah ada perubahan, seperti halnya keadaan seadanya. Mereka harus Masalah pensiunan para hakim juga
di Provinsi Sulsel, angka kasus narkoba menggunakan alat tranportasi umum, harus diperhatikan. Para hakim yang
mengalami fluktuasi yang berujung agar sampai dari satu pengadilan sudah mengabdi puluhan tahun
pada kelebihan kapasitas di lembaga ke pengadilan lain. Ini sangat harus diberikan penghargaan sesuai
pemasyarakatan. “Permasalahan memprihatinkan. Di sinilah negara masa kerjanya.Komisi III sendiri
darurat narkoba bukan hanya di Sulsel harus hadir, agar bisa memberikan sedang mengusulkan perubahan UU
saja, namun di seluruh Indonesia. Jadi, fasilitas untuk para hakim. Negara Jabatan Hakim, agar kesejahteran
jangan lagi ada main-main terhadap harus memberi fasilitas terhadap dan keamanan para hakim terjamin.
persoalan ini. Perlu pengawasan mereka, baik tempat tinggal maupun lcas,rni
yang lebih ketat lagi. Jangan sampai
BNN dan BNNP sudah ada, namun
permasalahan narkoba lebih banyak
lagi,” tegas Habib.
Sementara itu di Makassar,
Sulwesi Selatan (Sulsel), Wakil Ketua
Komisi III DPR RI Adies Kadir menilai
para hakim yang berada di daerah,
yang notabene pejabat negara, dinilai
belum mendapat kesejahteraan
maupun keamanan. Pasalnya,
dalam pertemuan Komisi III dengan
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan,
Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan
Agama, Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN), dan Pengadilan Militer,
mengemuka persoalan tunjangan
pengganti rumah dinas yang tergolong
kecil. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin pertemuan di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.
FOTO: RUNI/NVL

TH. 2022 EDISI 215 PARLEMENTARIA 39