Page 25 - MAJALAH 228
P. 25

K A L E I D O S K O P    2 0 2 3
                                                                                     KOMISI V
                                                                                               I



            bioflok dapat dimanfaatkan untuk
            mengoptimalkan konsumsi ikan di
            masyarakat. Peningkatan program
            budidaya ikan ini dapat menjadi
            jawaban terutama bagi masyarakat
            desa yang asupan protein hewaninya
            masih sangat rendah dan tidak
            mampu untuk membeli telur, daging,
            dan unggas.
               “Oleh karena itu terobosan yang
            paling jitu adalah mengoptimalkan
            konsumsi ikan. Jadi, budidaya ikan
            inilah yang bisa dimanfaatkan. Kalau
            satu rumah tangga itu keluarganya
            anak 3, bapak dan Ibu (berarti
            jumlahnya) 5 orang. Kalau dia beli
            lele 2 kg itu bisa dikonsumsi 2-3 hari.   FOTO: DEP/NR
            Kalau dia beli daging Rp100.000   Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo.
            itu 1 hari selesai.Nah, ni luar biasa,”
            jelasnya September lalu.
               Wakil Ketua Komisi IV DPR RI   nyawa. Tercatat di Kementerian   kemudian kementerian perindustrian
            Anggia Ermarini di bulan yang     Kesehatan, 200 ribu pasien ISPA. (Di   juga harus batasi mengeluarkan
            sama juga meminta pemerintah      bulan) Maret malah mencapai 300   atau memproduksi kendaraan
            serius menangani masalah polusi di   ribu. Ini terus naik enggak bisa kita   bermotornya di Jakarta ini,” katanya.
            Indonesia. Tercatat, kini sudah ada   biarkan. Harus segera ada peraturan   Lebih lanjut, ia juga dengan
            200 ribu pasien terjangkit penyakit   yang mengatur,” ungkapnya.   tegas berharap, peraturan tersebut
            Infeksi saluran pernapasan akut      Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan,   bisa memberikan sanksi tegas,
            (ISPA). Ia memandang, harus segera   upaya penanganan ini bisa berupa   khususnya pada perusahaan-
            ada peraturan yang mengatur dan   program pemerintah maupun        perusahaan yang menjadi pemicu
            membatasi segala produksi polutan   peraturan pemerintah yang      polusi udara. “Harus ada kebijakan
            yang ada, terutama di Jakarta.    tersinkronisasi dengan kementerian-  yang berani memberikan sanksi,”
               ”Negara wajib segera           kementerian terkait agar         tegasnya. Sementara Wakil Ketua
            mengeluarkan sebuah peraturan     penangannya bisa berjalan efektif.   Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan
            yang bisa mengurangi polusi udara   “Pembatasan kendaraan bermotor   juga mendorong agar Kementerian
            ini, karena sudah masuk masalah   yang standar emisi misalnya, lalu   Lingkungan Hidup dan Kehutanan
                                                                               bekerja sama dengan kementerian,
                                                                               lembaga, dan pemerintah daerah
                                                                               untuk mengatasi pencemaran udara
                                                                               tersebut.
                                                                                  “Komisi IV DPR RI sangat prihatin
                                                                               atas rendahnya kualitas udara
                                                                               akibat pencemaran yang terjadi
                                                                               di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
                                                                               Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)
                                                                               dan sekitarnya. Selanjutnya Komisi IV
                                                                               DPR RI mendorong KLHK agar dapat
                                                                               melakukan koordinasi dan kerja sama
                                                                               lintas kementerian dan lembaga serta
                                                                               pemerintah daerah untuk mengambil
                                                                               langkah-langkah luar biasa dalam
            FOTO: ARIEF/NR                                                     mencegah dan mengendalikan
                                                                               terjadinya pencemaran udara,”
            Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan.                       tandasnya.   gal/mh


                                                                                                          25
                                                                          TH. 2023     EDISI 228     PARLEMENTARIA        25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30