Page 23 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
KOMISI V
I

Mengeritik Kementan Soal

Ketahanan Pangan

Awal tahun,
Januari 2023
silam, Anggota
Komisi IV DPR RI
Johan Rosihan
mengkritisi
kinerja
Kementerian
Pertanian
(Kementan)
selama tahun 2022 yang dinilainya
belum fokus pada perbaikan tata
kelola pangan nasional serta terdapat
banyak persoalan produksi yang
diakibatkan keterbatasan anggaran.
Untuk itu, dalam menyusun rencana
program anggaran tahun 2023, ia FOTO: ARIEF/NR
meminta Kementan berfokus pada
produksi pangan dan meningkatkan Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.
daya saing serta adaptasi terhadap
perubahan iklim.
“Pak Menteri, berdasarkan harga jagung, cabai, bawang merah akibat resesi ekonomi,” tegasnya.
catatan akhir tahun kami, sepanjang dan lain-lain. Namun produk yang
tahun 2022 diwarnai dengan fluktuasi bersumber dari impor, seperti daging Tolak Impor Beras
harga komoditas pangan yang tidak dan kedelai harga terus melonjak April silam, pemerintah melalui
terkendali, di mana harga selalu yang berakibat merugikan pelaku Badan Pangan Nasional menugaskan
jatuh saat panen dan merugikan UMKM serta merugikan konsumen, Perum Bulog melakukan impor beras
petani. Seperti jatuhnya harga gabah, karena daya beli yang semakin lemah sebanyak 2 juta ton. 500.000 ton
diantaranya harus diimpor segera
untuk memperkuat cadangan beras
pemerintah (CBP). Mendengar
kebijakan tersebut, Anggota Komisi
IV DPR RI Suhardi Duka menyatakan
penolakannya. Kebijakan impor
beras ini menurut politisi Fraksi Partai
Demokrat itu tidak sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2022 yang menyatakan, impor itu
didasarkan dengan neraca pangan.
“Kalau neracanya surplus kenapa
impor? aturan dari mana? Sekarang
ini neraca kita surplus kecuali garam,
bawang, ya oke silakan (impor),
FOTO: ARIEF/NR kedelai silakan (impor). Tapi, kalau
hanya CBP yang tidak bisa dibeli oleh
Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV, April lalu. Bulog saja kita impor karena harga

23
TH. 2023 EDISI 228 PARLEMENTARIA 23