Page 19 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
KO M I S I I
I

Pencalonan Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,”
jelas Yanuar Prihatin.

Revisi UU IKN
Agustus lalu, Komisi II DPR
RI bersama pemerintah sepakat
membentuk Panitia Kerja (Panja)
Revisi Undang-Undang Nomor 3
Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)
Nusantara. Ketua Komisi II DPR RI
Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan,
draf Revisi UU IKN yang akan dibahas
dalam Panja salah satunya bertujuan
menciptakan iklim investasi yang FOTO: GERALDI/NR
lebih kondusif, untuk kemudian dapat
mendatangkan investor.
Suasana usai Raker membahas Pembicaraan tingkat I Pengambilan Keputusan terkait RUU tentang ASN di Ruang Rapat
“Turunan yang bisa menciptakan Komisi II.
iklim investasi yang lebih kondusif,
yang bisa mendatangkan investor ke honorer. KPU mengirim surat ke partai politik
proses pembangunan ini. Itu kira-kira,” ”Nah tadi disampaikan salah untuk mengikuti putusan Mahkamah
ujar Doli. satu konsep atau metodologi Konstitusi (MK) terkait syarat capres-
untuk menyelesaikan itu adalah cawapres. Junimart menilai KPU
RUU ASN Disahkan adanya muncul frase PPPK penuh wajib berkonsultasi kepada DPR soal
Pada September 2023, Komisi dan frase PPPK Paruh Waktu yang langkah apapun terkait PKPU.
II DPR RI sepakat membawa RUU nanti akan dijelaskan lebih rinci “Apa dasarnya KPU membuat surat
tentang perubahan atas UU No.5/2014 dan dicantumkan dalam Peraturan edaran kepada para ketum parpol?
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah,”katanya. Di mana diaturnya? Karena yang kita
disahkan menjadi Undang-Undang pahami, dalam UU No.7 itu pasal 75
(UU). Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Polemik Syarat Capres ayat 4 disebutkan setiap pembuatan
Doli Kurnia menekankan bahwa revisi Hingga penghujung tahun, PKPU, revisi, dan sejenisnya itu harus
UU ASN ini merupakan salah satu pembahasan pemilu belum juga dan wajib berkonsultasi dengan DPR,”
konsen Komisi II. Komisi II berharap kelar di parlemen. Teranyar, Wakil ungkap Junimart.
UU ini dapat dijadikan payung hukum Ketua Komisi II DPR Junimart
untuk penyelesaian masalah tenaga Girsang mempertanyakan dasar Antisipasi Hoaks
November 2023 lalu, Wakil Ketua
Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin
meminta perhatian khusus potensi
penyebaran hoaks di media sosial
pada perhelatan Pemilu 2024. Ia pun
menyarankan agar aparat penegak
hukum membentuk badan antihoaks.
“Saya kira kepada penegak hukum
ada bagusnya untuk mulai menyorot
penyebaran hoax dan kampanye
hitam sedini mungkin. Jika perlu,
bikinlah badan atau unit kerja yang
khusus untuk memberantas hal
seperti ini. Unit kerja tersebut menjadi
FOTO: MENTARI/NR bukti bahwa aparat penegak hukum
menunjukkan atensinya terhadap
pemilu di Indonesia,” kata Yanuar.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, we/mh
dan Kemendagri.

19
TH. 2023 EDISI 228 PARLEMENTARIA 19