Page 21 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
I
KOMISI II

beberapa tersangka Tipikor.

Pembahasan RUU
Perampasan Aset
Mei silam, Anggota Komisi III
DPR RI Didik Mukrianto menilai, efek
jera terhadap narapidana tindak
pidana korupsi (Napi Tipikor) bisa
dilakukan secara progresif, salah
satunya melalui pembahasan RUU
Perampasan Aset Tindak Pidana.
Ia menilai, dengan RUU itu dapat
memperkuat sistem pemberantasan
korupsi, jika dirasa sanksi yang
FOTO: JAKA/NR diberikan pada para koruptor selama
ini belum memberikan efek jera.
“Maka perlu langkah yang lebih
Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman. progresif lagi untuk memperkuatnya,
salah satunya melalui pembentukan
bersikap tegas terhadap transaksi kultur dan struktur kelembagaan instrumen Undang-Undang
mencurigakan senilai Rp300 di bidang hukum masih belum Perampasan Aset,”” papar Didik.
triliun di Kementerian Keuangan efektif dan terkendala,” ungkap Ia melanjutkan, pembentukan UU
(Kemenkeu). Pernyataan tersebut Sahroni di kantor Kejaksaan Tinggi Perampasan Aset dapat membuat
dia ungkapkan melalui akun Twitter Lampung. Meskipun demikian, koruptor kapok dan tak mengulangi
pribadi miliknya @bennyharmanID. menurut pandangan Komisi III ada tindak pidana itu lagi. Memiskinkan
Dalam cuitannya, Benny Harman perkembangan penanganan perkara koruptor melalui perampasan.
mengatakan bahwa sebaiknya Tipikor, di wilayah hukum Kejaksaan
PPATK menyerahkan persoalan Tinggi Lampung, yang saat ini telah Darurat Narkoba
tersebut ke Aparat Penegak Hukum mengalami peningkatan. Terbukti Juni lampau, Anggota Komisi
(APH). dengan banyaknya perkara yang III DPR RI Sarifuddin Sudding
“Mestinya Ketua PPATK serahkan telah naik ke tahap penyelidikan dan mengungkapkan, setiap rezim dari
dokumen itu ke APH, KPK, polisi, telah dilakukan penahanan terhadap pemerintah beranggapan bahwa
atau jaksa untuk diusut. Kalau
sudah diserahkan namun tetap
tidak mengusutnya, laporkan ke
presiden. Kalo presiden tetap tak
peduli, laporkan ke rakyat seperti
yang dilakukan sekarang. Hanya
janganlah mencla mencle,” ujar
politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Reformasi Kultur dan
Struktur Hukum
April silam, Wakil Ketua Komisi
III DPR RI Ahmad Sahroni memimpin
Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi
Lampung. Dalam kunjungan ini
Komisi III mengevaluasi penanganan
perkara Tindak Pidana Korupsi
di Lampung sepanjang tahun
2022-2023, oleh Kejaksaan Tinggi
Lampung. FOTO: JAKA/NR
“Pelaksanaan agenda reformasi
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

21
TH. 2023 EDISI 228 PARLEMENTARIA 21