Page 17 - MAJALAH 228
P. 17

K A L E I D O S K O P    2 0 2 3
                                                                                     KO M I S I I
                                                                                                I



                      Sistem Proporsional Terbuka

                                              Disepakati






                             Mengawali
                             tahun 2023,
                             Januari lalu,
                             Ketua Komisi II
                             DPR RI Ahmad
                             Doli Kurnia
                             Tandjung



            mengungkapkan mayoritas fraksi
            di DPR RI sepakat ingin Pemilu
            2024 menggunakan sistem
            proporsional terbuka atau coblos
            calegnya secara langsung. Hal ini
            dikatakannya menanggapi wacana
            mengembalikan sistem proporsional   FOTO: GERALDI/NR
            tertutup untuk Pemilihan Legislatif
            (Pileg) akibat ada beberapa pihak
                                              Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin rapat.
            yang mengajukan uji materi UU
            No.7/2017 tentang Pemilu.
               “Kami sudah membangun          tetap menggunakan sistem             Masih mengenai kepemiluan,
            komunikasi dengan fraksi-fraksi   proporsional terbuka sesuai UU    awal Februari lalu, Komisi II bersama
            dan hasil dari komunikasi kami    No.7/2017,” ujar Doli.            penyelenggara pemilu dan
            itu, mayoritas fraksi (8 fraksi-red)                                pemerintah menyetujui Rancangan
            sepakat di Pemilu 2024 mendatang   PKPU Dibahas                     Peraturan Komisi Pemilihan
                                                                                Umum (R-PKPU) tentang Daerah
                                                                                Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
                                                                                Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
                                                                                Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
                                                                                dan Dewan Perwakilan Rakyat
                                                                                Daerah Kabupaten/Kota Dalam
                                                                                Pemilihan Umum tahun 2024.
                                                                                   “Ketika itu (konsinyering) kita
                                                                                melakukan semacam pembulatan
                                                                                pendapat, kira-kira berkenaan
                                                                                dengan dapil. Sebagaimana
                                                                                yang diputuskan oleh Putusan
                                                                                MK No.80/2022 yang lalu itu
                                                                                disebutkan, KPU diberikan semacam
                                                                                kewenangan untuk mengatur
                                                                                penentuan dapil yang baik dan
                                                                                benar karena ada perubahan
                                                                                sebaran jumlah penduduk, ada
            FOTO: TARI/NR                                                       perubahan jumlah penduduk,
                                                                                bahkan ada pengurangan jumlah
             Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP.   penduduk,” jelas Syamsurizal.


                                                                                                          17
                                                                          TH. 2023     EDISI 228     PARLEMENTARIA        17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22