Page 17 - MAJALAH 228
P. 17
K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
KO M I S I I
I
Sistem Proporsional Terbuka
Disepakati
Mengawali
tahun 2023,
Januari lalu,
Ketua Komisi II
DPR RI Ahmad
Doli Kurnia
Tandjung
mengungkapkan mayoritas fraksi
di DPR RI sepakat ingin Pemilu
2024 menggunakan sistem
proporsional terbuka atau coblos
calegnya secara langsung. Hal ini
dikatakannya menanggapi wacana
mengembalikan sistem proporsional FOTO: GERALDI/NR
tertutup untuk Pemilihan Legislatif
(Pileg) akibat ada beberapa pihak
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin rapat.
yang mengajukan uji materi UU
No.7/2017 tentang Pemilu.
“Kami sudah membangun tetap menggunakan sistem Masih mengenai kepemiluan,
komunikasi dengan fraksi-fraksi proporsional terbuka sesuai UU awal Februari lalu, Komisi II bersama
dan hasil dari komunikasi kami No.7/2017,” ujar Doli. penyelenggara pemilu dan
itu, mayoritas fraksi (8 fraksi-red) pemerintah menyetujui Rancangan
sepakat di Pemilu 2024 mendatang PKPU Dibahas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (R-PKPU) tentang Daerah
Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Pemilihan Umum tahun 2024.
“Ketika itu (konsinyering) kita
melakukan semacam pembulatan
pendapat, kira-kira berkenaan
dengan dapil. Sebagaimana
yang diputuskan oleh Putusan
MK No.80/2022 yang lalu itu
disebutkan, KPU diberikan semacam
kewenangan untuk mengatur
penentuan dapil yang baik dan
benar karena ada perubahan
sebaran jumlah penduduk, ada
FOTO: TARI/NR perubahan jumlah penduduk,
bahkan ada pengurangan jumlah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP. penduduk,” jelas Syamsurizal.
17
TH. 2023 EDISI 228 PARLEMENTARIA 17