Page 15 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
KO M I S I I

menjaring masukan dari Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN)
guna memperkaya rekomendasi
perubahan kedua atas Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE). Salah satu
masukannya, BSSN harus terlibat
dalam tahap penyidikan tindak
pidana bidang teknologi lTE.
Anggota Komisi I DPR RI
Muhammad Farhan mendukung
keputusan Pimpinan Komisi I DPR
untuk membahas penguatan peran
BSSN pada tahap penyidikan kasus
terkait teknologi ITE.
FOTO: RUNI/NR Perubahan Kedua UU ITE
Agustus silam, Komisi I DPR RI

Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama KIP, KPI, serta Anggota Dewan Pers, di menjaring aspirasi dari KPAI, ADTI,
IDEA, LKHT, UI, dan P2R Media
Gedung Nusantara II, Jakarta, Juni lalu.
guna memperkaya rekomendasi
perubahan kedua Undang-
Perjuangan 6 anggota, Fraksi Partai katakan, harusnya bersinergi, satu Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008
Golkar 3 anggota, Fraksi Gerindra 3 kementerian tiga lembaga ini tentang Informasi dan Teknologi
anggota, Fraksi Nasdem 3 anggota, mengajak KPU, MK, dan Bawaslu Informasi (ITE). Wakil Ketua Komisi
Fraksi PKB 3 anggota, Demokrat 2 melakukan pengembangan I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari
anggota, Fraksi PKS 2 anggota, PAN masyarakat digital,” jelasnya. menegaskan bahwa perubahan
2 anggota, dan PPP 1 anggota. Jadi kedua UU ITE ini merupakan
jumlahnya ada 25 anggota. Peran BSSN dalam Revisi komitmen DPR untuk menghilangkan
UU ITE pasal-pasal yang dinilai ‘karet’.
Program Masyarakat Juli lalu, Komisi I DPR RI Ia menyebutkan, pembahasan
Digital
Pada Juni 2023, Anggota Komisi I
DPR RI Al Muzzammil Yusuf meminta
Kementerian Komunikasi dan
Informasi (Kemenkominfo), Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi
Informasi Pusat (KIP), serta Dewan
Pers menjalin sinergi dengan Komisi
Pemilihan Umum (KPU), Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan
Mahkamah Konstitusi (MK) untuk
menyukseskan program masyarakat
digital pada Pemilu 2024.
”Mereka ini punya program
tentang pemilu ya. Kominfo ada
Komunikasi Publik Pemilu, KIP ada
Pengawasan Pelaksanaan Pemilu
Serentak, KPI ada Forum Satgas
Pengawasan Pemilu Pilkada, dan FOTO: RUNI/NR
Dewan Pers ada Workshop Peliputan
Pemilu di 38 Provinsi. Maka saya Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kepala Badan Siber dan
Sandi Negara di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Agustus lalu.

15
TH. 2023 EDISI 228 PARLEMENTARIA 15