Page 18 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
KO M I S I I
I

oleh banyak pihak, termasuk
masukan dari DPR, tidak ada PHK
massal itu segera mendapatkan
kepastian kepada anak bangsa.
Saya mendorong ini adalah kado
untuk lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah
dari pemerintah untuk rekan-rekan
honorer di Indonesia,” jelas Rifqi.
RPKPU dan Perbawaslu
Dibahas
Rangkaian panjang pembahasan
FOTO: MENTARI/NR Pemilu 2024 masih terus berlangsung
di parlemen. Kali ini di Bulan Mei,
Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU,
Pimpinan Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat membawa RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Bawaslu, dan DKPP telah menyetujui
Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang- tiga Rancangan Peraturan Komisi
undang di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Maret lalu.
Pemilihan Umum (PKPU) dan satu
Rancangan Peraturan Bawaslu
Perpu Pemilu tenaga honorer atau non ASN sampai (Perbawaslu).
Berlanjut ke Maret, akhirnya Komisi tenggat November 2023. Hal ini ”Tiga rancangan PKPU itu terkait
II DPR RI sepakat membawa RUU menurutnya, demi menghindari Perlengkapan Pemungutan Suara,
tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dukungan Perlengkapan lainnya,
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas massal sekaligus memberikan dan Perlengkapan Pemungutan
UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang kepastian kepada rakyat Indonesia. Suara lainnya dalam Pemilihan
Pemilihan Umum atau Perpu Pemilu ”Saya kira dari waktu yang kurang Umum. Selain itu juga rancangan
ke rapat paripurna untuk disahkan dari 6 bulan ke depan, sampai PKPU tentang Kampanye dalam
menjadi Undang-Undang (UU). dengan tanggal 28 November 2023, Penyelenggaraan Pemilihan
“Komisi II sudah mendengarkan di mana PP No.49/2018 memberikan Umum. Serta rancangan PKPU
masing-masing fraksi dan juga norma kepada kita untuk menghapus tentang Dana Kampanye Pemilihan
sudah mendengarkan penjelasan seluruh pegawai non-ASN. PP itu Umum. Sementara itu Rancangan
pemerintah. Saya ingin tanyakan perlu kita revisi dengan segera, agar Perbawaslu yang disetujui adalah
apakah RUU tentang Penetapan principal guidance yang disepakati Perbawaslu tentang Pengawasan
Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas UU No.7/2017 tentang
Pemilu dapat disetujui menjadi draf
final RUU hasil pembicaraan tingkat
satu?” tanya Doli yang kemudian
dijawab ’setuju’ oleh seluruh peserta
rapat.
RUU ASN Dibahas
Selain perkara kepemiluan, Komisi
II DPR RI juga banyak membahas
legislasi, satu diantaranya adalah RUU
ASN. Yang saat itu menjadi sorotan
adalah ketika Anggota Komisi II DPR
RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong
revisi Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah FOTO: MENTARI/NR
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang
memberi mandat penghapusan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

18 PARLEMENTARIA EDISI 228 TH. 2023