Page 31 - MAJALAH 228

K A L E I D O S K O P 2 0 2 3
KO M I S I V I

langsung melakukan dialog dengan
warga Rempang, menyelesaikan
permasalahan tersebut.
Anggota Komisi VI Muslim
mengingatkan pemerintah bahwa
investasi harus tetap berpihak pada
rakyat. Jika masih ada konflik yang
terjadi, Muslim mengatakan, artinya
masih ada persoalan yang belum
selesai. Selain Muslim, Amin Ak juga
mengingatkan bahwa jangan sampai
investasi justru mengorbankan
rakyat. Sebab, menyejahterakan
rakyat merupakan amanah konstitusi
yang salah satu cara strategisnya
adalah melalui investasi. FOTO: OJI/NR
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir
Revisi Permendag di Senayan, Jakarta, Juni lalu.
No.50/2020
Jelang akhir tahun 2023,
pemerintah melalui Kementerian social commerce seperti TikTok Shop. tidak diatur dalam regulasi.
Perdagangan (Kemendag) merevisi Oleh karenanya, pemerintah akan
Peraturan Mendag (Permendag) mengatur social commerce hanya Membongkar
No.50/2020 tentang Perizinan diperbolehkan untuk memfasilitasi Penyelewengan Dapen
Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan promosi barang atau jasa. Di akhir 2023, Indonesia kembali
Pengawasan Pelaku Usaha dalam Komisi VI telah mengingatkan dikagetkan dengan penyerahan
Perdagangan Melalui Elektronik Kemendag untuk memberi perhatian laporan dugaan penyelewengan
(PPMSE). Dalam aturan baru tersebut, terhadap perdagangan digital. dana pensiun (Dapen) 4 BUMN
platform media sosial seperti TikTok, Wakil Ketua Komisi VI Mohamad bermasalah ke Kejaksaan Agung
Facebook, Instagram, dan Twitter Hekal pada September 2023 lalu, (Kejagung) oleh Menteri BUMN Erick
akan dilarang berjualan langsung. telah meminta fenomena sosial Thohir. Komisi VI dalam mendukung
Revisi Permendag itu dikeluarkan media menjadi e-commerce untuk langkah Erick dalam membongkar
menyusul adanya keluhan dari diregulasi. Ia menilai adanya social- temuan dugaan penyelewengan
para pedagang konvensional yang commerce dikhawatirkan berdampak Dapen yang dikelola BUMN tersebut.
merasa dirugikan dengan kehadiran negatif pada UMKM yang ada, jika Anggota Komisi VI Intan Fauzi
mengatakan dugaan adanya tindak
pidana korupsi pada Dapen di
beberapa BUMN bisa berdampak
besar bagi kinerja perusahaan serta
menimbulkan kerugian negara. Untuk
itu, ia meminta agar dugaan korupsi
tersebut diusut tuntas.
Andre Rosiade juga mengatakan,
langkah Menteri BUMN tersebut
merupakan langkah yang tepat.
Ia pun mendukung Erick Thohir
melakukan perbaikan sistem
pengelolaan Dapen di BUMN. “Saya
rasa langkah BUMN mengajak
bersama-sama BPKP sudah tepat.
Ini juga bisa menjadi dasar perbaikan
FOTO: OJI/NR sistem Dapen di BUMN ke depannya,”

Anggota Komisi VI Intan Fauzi. jelas Andre. bia/mh

31
TH. 2023 EDISI 228 PARLEMENTARIA 31